SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Pimpinan Gabungan atau Rapimgab bersama eksekutif di ruang paripurna DPRD DKI, Kamis (20/10/2022). Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan sinkronisasi Rancangan Perubahan/Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau APBDP 2022.
Pembahasan soal APBDP ini telat dari jadwal yang ditentukan. Berdasarkan pasal 317 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pengambilan keputusan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir tahun anggaran. Artinya batas waktu yang diberikan adalah 29 September 2022.
Masalah terlambatnya pembasahan APBDP ini juga disorot oleh Ketua Fraksi PKS DPRD DKI, Achmad Yani. "Pada saat ini kita sedang melakukan pembahasan berkaitan dengan masalah anggaran, apa yang kita lakukan memang ini tidak sesuai dengan waktu yang memang sudah disiapkan," ujar Yani dalam rapat tersebut.
Karena sudah terlambat dari aturan, maka pengesahan APBDP 2022 ini harus dilakukan hanya lewat Peraturan Gubernur (Pergub), bukan Peraturan Daerah (Perda).
"Artinya memang bagi kita kan melakukan kegiatan ini sudah lewat ya. Karenanya tidak lagi menggunakan perda tetapi menggunakan Pergub," ujar Yani.
Karena tak menggunakan Perda, maka Yani menyebut pergeseran atau perubahan program atau nilai anggaran dalam APBDP hanya bisa dilakukan untuk hal yang darurat dan mendesak (darsak) sesuai Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jika terjadi pergantian anggaran pada pagu yang tak penting, maka akan dianggap melanggar aturan.
"Konsekuensinya adalah kalo dengan pergub bahwa kalau ada pergeseran-pergeseran maka yang harus dilakukan adalah kita melihat harus termasuk kategori darsak," ucapnya.
"Ini tolong kita lihat kembali mana yang betul-betul dasar atau tidak. Jangan nanti yang tidak dasar kemudian masuk, ini akan jadi susah kita semua. Ini tolong jadi perhatian saya kira oleh pimpinan," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gibran Mundur dari Jabatan Wapres, Nasib HMP 120 Anggota DPR Terancam Gugur
-
Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden
-
Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?
-
Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
-
BSU Rp900 Ribu, Batas Update Data Besok! Pekerja Wajib Periksa 5 Hal Ini