Antisipasi Gagal Ginjal Akut, DPRD DKI Restui Pemprov Gunakan Dana BTT

SuaraJakarta.id - Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Iman Satria, meminta Pemprov DKI Jakarta gerak cepat melakukan penanganan penyakit gagal ginjal akut progresif atipikal di ibu kota.

Ima bahkan memastikan pihaknya bakal mengizin Dinas Kesehatan DKI memakai Biaya Tak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) jika membutuhkan dana tambahan untuk penanganan.

Hal ini disampaiannya usai rapat kerja bersama Dinas Kesehatan membahas soal gagal ginjal akut misterius yang diidap puluhan anak di ibu kota. Iman menyebut Pemprov bisa memakai dana itu untuk pembelian obat maupun peralatan perawatan pasien gagal ginjal akut.

"Kita beri dukungan kalau emang diperlukan untuk pembelian obat obat ataupun alat alat yang dibutuhkan, kan kita sudah siapkan dana itu di BTT dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu," ujar Iman di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (25/10/2022).

Menurut Iman, sebenarnya Pemprov DKI sudah siap menangani kasus gagal ginjal akut. Mulai dari pencegahan sampai penanganan pasien yang dirawat di rumah sakit, segala sarana dan prasarananya telah tersedia.

Begitu juga dengan sosialisasi kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik agar para orang tua bisa mengambil tindakan pencegahan.

"Sudah melakukan sosialisasi, di CFD dan lain-lain, di fasilitas kesehatan juga sudah diberikan arahan-arahan. Jadi, kalau nanti ada masyarakat yang sakit, jadi engga panik lagi dan tahu cara pencegahannya," tuturnya.

Kendati demikian, Iman menyoroti soal masih belum tersedianya rumah sakit anak milik Pemerintah Daerah. Ia meminta agar Pemprov segera melakukan perencanaan agar memudahkan masyarakat.

"Tadi ada usulan dari rekan kita, alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit untuk anak. Kita dukung, daripada kita hanya mengandalkan satu rumah sakit pemerintah pusat, apa salahnya kalau kita RSUD juga mempunyai khusus rumah sehat anak," pungkasnya.

Baca Juga: Belum Ditetapkan Pemerintah Atas Kasus Gagal Ginjal Akut, Ini Kriteria Penetapan KLB