SuaraJakarta.id - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta tak mengajukan anggaran untuk pembangunan Rumah Down Payment (DP) 0 Rupiah pada tahun 2023. DPRKP memilih menganggarkan program lain dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Kepala DPRKP DKI, Sarjoko mengatakan, pihaknya mengajukan anggaran Rp 1,2 triliun dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023.
Namun, pihaknya lebih memilih untuk memprogramkan pembangunan rumah susun bagi warga yang terdampak normalisasi Kali Ciliwung ketimbang Rumah DP 0 Rupiah yang merupakan janji kampanye Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI.
"Pagu anggaran indikatif Rp 1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp 0," ujar Sarjoko kepada wartawan, Rabu (2/11/2022).
Baca Juga: Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri
Untuk pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa), salah satunya akan didirikan di Jalan Margasatwa, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan. Anggaran yang akan dipakai untuk proyek hunian ini adalah Rp 544 miliar.
"Kebutuhan anggaran, kebetulan perencanaan menggunakan konsep green building, dengan besaran Rp 544 miliar," jelasnya.
Pembangunan Rusunawa ini, kata Sarjoko, merupakan proyek multiyears atau tahun jamak menggunakan APBD 2023-2024. Nantinya akan ada tiga bangunan dengan total 675 unit hunian dalam hunian ini.
"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit ," sebut Sarjoko.
"Pengalokasian (anggaran) pada 2023 sebanyak Rp 217 miliar. Dan pada 2024 (sebanyak) Rp 326 miliar," ucapnya.
Ada juga program lain dari alokasi total anggaran Rp 1,2 triliun seperti pembebasan lahan, penyusunan rancang bangun rinci (detail engineering design/DED), dan lainnya.
Alihkan Dana untuk Program Lain
Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar program Rumah DP 0 Rupiah di era Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta dana untuk proyek ini dialihkan ke kegiatan lain.
Hal ini disampaikan Gembong dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023, di Hotel Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (1/11/2022).
Anggota Banggar DPRD DKI ini menyampaikan hal tersebut langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko.
Pengalihan anggaran ini disebutnya bisa diberikan untuk program yang lebih bermanfaat.
"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan," ujar Gembong di lokasi.
Nilai anggaran yang bisa dipakai untuk program Rumah DP 0 Rupiah ini diketahui dalam rapat senilai Rp 1,2 triliun. Besaran dana untuk aspek hunian ini sudah terkena restrukturisasi dari sebelumnya Rp1,46 triliun.
Gembong bahkan menyebut program unggulan eks Gubernur Anies Baswedan ini abal-abal. Karena itu, ia heran mengapa Rumah DP 0 Rupiah masih masuk dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 dengan target pembangunan mencapai 9 ribu unit.
"Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol tidak tepat sasaran," katanya.
Salah satu penyebab program ini tidak tepat sasaran karena persyaratan yang disebutnya tak masuk akal. Calon pembeli disinyalir bukan kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ada maksimal pendapatan senilai Rp 14 juta untuk satu pasangan.
"Awalnya DP nol diperuntukan rakyat miskin, MBR. MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira sudah bikin orang miskin lagi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Pendukung PKS Bakal Tercerai Berai di Pilgub Jakarta, Ikuti Jejak Anies Dukung Pramono-Rano?
-
Sekjen PDIP Sebut Kasus Formula E Anies Baswedan Ulah Jokowi, Netizen: Mulyono Jahat
-
Direktur Keuangan Bank DKI Romy Wijayanto Soroti Kinerja Keuangan Agar Tetap Moncer
-
Beda dengan Anggotanya, Ketua F-PKB DPRD DKI Nyatakan Tolak Usulan Payung Hukum untuk Retribusi Kantin Sekolah
-
Kompak Pakai Rompi 'JAKI', Pramono-Anies Blusukan Bareng di Cengkareng Jakbar
Tag
Terpopuler
- Dicoret Shin Tae-yong 2 Kali dari Timnas Indonesia, Eliano Reijnders: Sebenarnya Saya...
- Momen Suporter Arab Saudi Heran Lihat Fans Timnas Indonesia Salat di SUGBK
- Elkan Baggott: Hanya Ada Satu Keputusan yang Akan Terjadi
- Elkan Baggott: Pesan Saya Bersabarlah Kalau Timnas Indonesia Mau....
- Kekayaan AM Hendropriyono Mertua Andika Perkasa, Hartanya Diwariskan ke Menantu
Pilihan
-
Dua Juara Liga Champions Plus 5 Klub Eropa Berlomba Rekrut Mees Hilgers
-
5 Rekomendasi HP Infinix Sejutaan dengan Baterai 5.000 mAh dan Memori 128 GB Terbaik November 2024
-
Kenapa KoinWorks Bisa Berikan Pinjaman Kepada Satu Orang dengan 279 KTP Palsu?
-
Tol Akses IKN Difungsionalkan Mei 2025, Belum Dikenakan Tarif
-
PHK Meledak, Klaim BPJS Ketenagakerjaan Tembus Rp 289 Miliar
Terkini
-
HUT KORPRI, ASN Diharapkan Lebih Adaptif dengan Perkembangan Teknologi
-
Mas Dhito Dukung Penyandang Tuna Netra Wujudkan Mimpi ke Perguruan Tinggi
-
Eks Pendukung Deny-Mudawamah Putar Haluan ke Dhito-Dewi
-
Perkuat Perda-Perkada, Pemkab Kediri Tingkatkan Kompetensi ASN lewat Diklat Legal Drafting
-
Pemkab Kediri Angkat Duta Genre Sebagai Role Model bagi Lingkungan Remaja