Capaian Pembangunan Rumah DP 0 Rupiah di Era Anies Rendah, NasDem Salahkan Pandemi Covid-19

Hal ini diketahui dalam rapat Badan Anggaran DPRD DKI tentang Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2023. Pendanaan rumah DP 0 rupiah ini tak dianggarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan BUMD DKI.

Usai menetapkan KUA-PPAS 2023, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyebut program rumah DP 0 rupiah tak masuk APBD 2023 karena bukan prioritas. Pihaknya lebih memilih memberikan dana untuk kebijakan prioritas seperti penanganan banjir, macet, hingga ketahanan pangan.

"Kalau (hunian) DP Rp 0, saya rasa, enggak prioritas. Prioritasnya bukan itu (hunian DP Rp 0), prioritasnya ke banjir, macet, sama nanti ketahanan pangan," ujar Prasetio di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/11/2022).

Ketimbang membangun rumah DP 0 rupiah, Prasetio menyebut lebih baik Pemprov mendirikan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

Baca Juga: Alasan Presiden Jokowi Depak Anies Baswedan Sebagai Menteri Pendidikan Dibongkar Sosok Ini, Ternyata...

"Makanya, saya tadi (bilang), lebih bagus ke (pembangunan) rusunawa, ya," ucap Prasetyo.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI tak mengajukan anggaran untuk rumah DP 0 rupiah. Begitu juga dengan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pembangunan Sarana Jaya yang hanya mengusulkan PMD sebesar Rp 350 miliar untuk proyek hunian di area transit oriented development (TOD).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan awalnya memang sempat ada pengajuan PMD untuk rumah DP 0 rupiah dari Sarana Jaya. Namun, pengajuan dibatalkan karena anggaran sudah ada anggaran untuk program ini di Nuansa Cilangkap dalam APBD 2022.

"Sebenarnya, (usulan) nomor 5 adalah Nuansa Cilangkap yang sudah dianggarkan (dalam APBD) 2022 murni," jelas Fitria.

Karena tak dapat dana dari APBD 2023, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta Sarjoko mengatakan program rumah DP 0 rupiah akan menggunakan pendanaan lain. Pihak pengembang nantinya akan bertanggung jawab untuk mencari sumber anggaran.

Baca Juga: Kriteria Capres Jokowi Harus Paham Ekonomi, Dokter Tifa: Ternyata Beliau Dukung Anies Baswedan

"Secara prinsip pembangunan unit hunian DP Rp 0 tidak menggunakan dana APBD. Tetapi, dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD atau pihak swasta," tuturnya.

Sarjoko menegaskan, pihaknya hanya menganggarkan dana fasilitasi pembiayaan perolehan rumah (FPPR) dalam RAPBD 2023. FPPR ini merupakan investasi non-permanen yang bertujuan memberikan bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian milik melalui skema perbankan.

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar Rp 550 miliar dan sudah tersalurkan sebanyak Rp 254,8 miliar (dari Rp 550 miliar) untuk 948 penerima manfaat program DP Rp 0," pungkasnya.