SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta beban kerja PT Jakarta Propertindo dikurangi ke depannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dibebankan begitu banyak proyek.
Ismail mengatakan, karena banyaknya proyek, maka Jakpro malah jadi tidak fokus dalam mengerjakannya. Ia khawatir nantinya malah pengerjaan tiap program setengah-setengah dan tak sesuai rencana.
"Pada dasarnya kita mengevaluasi proporsional masalah penugasan ini. Jangan tertumpuk pada satu BUMD, meskipun ia bisa segalanya. Banyak faktor yang mempengaruhi satu penugasan itu bisa selesai tepat waktu. Ada aspek penganggaran, perencanaan, termasuk aspek politik. Dikhawatirkan macet semua," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Pemberian beban berat untuk Jakpro sudah dilakukan sejak era eks Gubernur Anies Baswedan. Jakpro diminta menjalankan proyek besar seperti menyelenggarakan balapan Formula E, merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono juga Jajpro masih mendapatkan tugas berat seperti membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter hingga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan trase Velodrome-Manggarai.
Politisi PKS ini pun meminta agar Heru melakukan evaluasi terhadap penugasan untuk Jakpro.
"Ini yang jadi concern kita untuk bisa proporsional dalam melimpahkan penugasan-penugasan. Kita kan belum tahu nih, dua tahun ke depan, di bawah Pj Gubernur, apakah akan ada program penugasan baru lagi. Ini kita harus memperhatikan juga pada aturan main, batasan Pj Gubernur itu seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga setuju dengan Ismail. Ia menyebut Jakpro sekarang ini tak hanya memiliki tugas tambahan tapi juga beban yang masih berjalan.
Misalnya seperti pengelolaan rumah susun yang akan dihuni oleh warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium (JIS). Ia berharap hunian ini segera diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar bisa mengurangi beban Jakpro.
"Jakpro ini, menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan. Soal Kampung Susun Bayam, lebih baik biarkan saja Dinas Perumahan yang menyelesaikan itu. Jangan semuanya di Jakpro. Jakpro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban. Bebanya harus dikurangi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
-
Survei: AHY Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Soal Kisruh Kampung Susun Bayam, Politisi PDIP: Anies Beri Janji Manis Tapi Akhirnya Mencekik Warga
-
Pemprov DKI: Rencana Kampung Susun Bayam Dikelola Dinas Perumahan Masih Opsi
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
Pilihan
-
Namanya Terseret Isu Dugaan Korupsi BGN, Yahya Golkar: Semua Anggota Komisi IX DPR Tak Terlibat!
-
Perhatian! Harga Pertamax Naik Jadi Rp 16.250/Liter
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
Terkini
-
Menanti Sidang Vonis Penganiayaan Andrie Yunus, Akankah Hakim Militer Hukum Berat 4 Oknum TNI?
-
5 Fakta Mengapa Persija Memilih Shin Tae yong, Nomor 3 Paling Ditunggu Jakmania
-
Apa Itu Jakarta Urban Knowledge Hub? Inisiatif yang Disiapkan untuk Masa Depan Jakarta
-
Ke Mana Uang Jamaah Hanania Group Mengalir? Polisi Telusuri Jejak Aset dan Rekening
-
Perubahan Nasib Dadan Hindayana dalam 48 Jam: Dari Pimpinan BGN hingga Berompi Tahanan