SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta beban kerja PT Jakarta Propertindo dikurangi ke depannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dibebankan begitu banyak proyek.
Ismail mengatakan, karena banyaknya proyek, maka Jakpro malah jadi tidak fokus dalam mengerjakannya. Ia khawatir nantinya malah pengerjaan tiap program setengah-setengah dan tak sesuai rencana.
"Pada dasarnya kita mengevaluasi proporsional masalah penugasan ini. Jangan tertumpuk pada satu BUMD, meskipun ia bisa segalanya. Banyak faktor yang mempengaruhi satu penugasan itu bisa selesai tepat waktu. Ada aspek penganggaran, perencanaan, termasuk aspek politik. Dikhawatirkan macet semua," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Pemberian beban berat untuk Jakpro sudah dilakukan sejak era eks Gubernur Anies Baswedan. Jakpro diminta menjalankan proyek besar seperti menyelenggarakan balapan Formula E, merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono juga Jajpro masih mendapatkan tugas berat seperti membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter hingga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan trase Velodrome-Manggarai.
Politisi PKS ini pun meminta agar Heru melakukan evaluasi terhadap penugasan untuk Jakpro.
"Ini yang jadi concern kita untuk bisa proporsional dalam melimpahkan penugasan-penugasan. Kita kan belum tahu nih, dua tahun ke depan, di bawah Pj Gubernur, apakah akan ada program penugasan baru lagi. Ini kita harus memperhatikan juga pada aturan main, batasan Pj Gubernur itu seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga setuju dengan Ismail. Ia menyebut Jakpro sekarang ini tak hanya memiliki tugas tambahan tapi juga beban yang masih berjalan.
Misalnya seperti pengelolaan rumah susun yang akan dihuni oleh warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium (JIS). Ia berharap hunian ini segera diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar bisa mengurangi beban Jakpro.
"Jakpro ini, menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan. Soal Kampung Susun Bayam, lebih baik biarkan saja Dinas Perumahan yang menyelesaikan itu. Jangan semuanya di Jakpro. Jakpro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban. Bebanya harus dikurangi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
-
Survei: AHY Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Soal Kisruh Kampung Susun Bayam, Politisi PDIP: Anies Beri Janji Manis Tapi Akhirnya Mencekik Warga
-
Pemprov DKI: Rencana Kampung Susun Bayam Dikelola Dinas Perumahan Masih Opsi
Terpopuler
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 19 Oktober: Klaim 19 Ribu Gems dan Player 111-113
- Bukan Main-Main! Ini 3 Alasan Nusakambangan, Penjara Ammar Zoni Dijuluki Alcatraz Versi Indonesia
Pilihan
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
-
China Sindir Menkeu Purbaya Soal Emoh Bayar Utang Whoosh: Untung Tak Cuma Soal Angka!
Terkini
-
Tanggal Tua Dompet Tipis? Ambil DANA Kaget Gratis Hari Ini, Ada Saldo Rp 219 Ribu
-
Waspada Serangan Panas: 5 Penyakit yang Mengintai Akibat Cuaca Panas Ekstrem
-
Bikin Ngilu! 25 Adegan Kasus Istri Potong Kemaluan Suami di Jakbar
-
Soeharto Jadi Pahlawan Nasional? Ini Respons Partai Golkar
-
Buzzer Serang Bahlil Lahadalia, PILAR 08 Lapor Polisi, Ujaran Kebencian dan Meme Jadi Bukti