SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta beban kerja PT Jakarta Propertindo dikurangi ke depannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dibebankan begitu banyak proyek.
Ismail mengatakan, karena banyaknya proyek, maka Jakpro malah jadi tidak fokus dalam mengerjakannya. Ia khawatir nantinya malah pengerjaan tiap program setengah-setengah dan tak sesuai rencana.
"Pada dasarnya kita mengevaluasi proporsional masalah penugasan ini. Jangan tertumpuk pada satu BUMD, meskipun ia bisa segalanya. Banyak faktor yang mempengaruhi satu penugasan itu bisa selesai tepat waktu. Ada aspek penganggaran, perencanaan, termasuk aspek politik. Dikhawatirkan macet semua," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Pemberian beban berat untuk Jakpro sudah dilakukan sejak era eks Gubernur Anies Baswedan. Jakpro diminta menjalankan proyek besar seperti menyelenggarakan balapan Formula E, merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono juga Jajpro masih mendapatkan tugas berat seperti membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter hingga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan trase Velodrome-Manggarai.
Politisi PKS ini pun meminta agar Heru melakukan evaluasi terhadap penugasan untuk Jakpro.
"Ini yang jadi concern kita untuk bisa proporsional dalam melimpahkan penugasan-penugasan. Kita kan belum tahu nih, dua tahun ke depan, di bawah Pj Gubernur, apakah akan ada program penugasan baru lagi. Ini kita harus memperhatikan juga pada aturan main, batasan Pj Gubernur itu seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga setuju dengan Ismail. Ia menyebut Jakpro sekarang ini tak hanya memiliki tugas tambahan tapi juga beban yang masih berjalan.
Misalnya seperti pengelolaan rumah susun yang akan dihuni oleh warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium (JIS). Ia berharap hunian ini segera diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar bisa mengurangi beban Jakpro.
"Jakpro ini, menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan. Soal Kampung Susun Bayam, lebih baik biarkan saja Dinas Perumahan yang menyelesaikan itu. Jangan semuanya di Jakpro. Jakpro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban. Bebanya harus dikurangi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
-
Survei: AHY Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Soal Kisruh Kampung Susun Bayam, Politisi PDIP: Anies Beri Janji Manis Tapi Akhirnya Mencekik Warga
-
Pemprov DKI: Rencana Kampung Susun Bayam Dikelola Dinas Perumahan Masih Opsi
Terpopuler
- Urutan Skincare Pagi Viva untuk Anti-Aging Usia 40 Tahun ke Atas, Rawat Kulit Awet Muda
- Sempat Diamankan saat OTT, Sestama BNPB Rustian Kini Diperiksa KPK di Gedung Merah Putih
- 3 Sepatu Lari Lokal untuk Full Marathon, Ini Spesifikasi dan Harganya
- Ramai Tren Downgrade Lifestyle, Desainer Pilih Bedakan Produk Retail dan Wastra
- Sering Dijual Lebih Murah, Apakah Sepatu di Sports Station Ori?
Pilihan
-
Salib Merah Besar ala Film 'Pesta Babi' Hiasi Demo Mahasiswa di Dukuh Atas, Ini Maknanya
-
Tertahan di Gedung UOB, Ketegangan Pecah Saat Mahasiswa Ngotot Tembus Bundaran HI
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
Terkini
-
BWH Hotels Satukan Portofolio Global WorldHotels, Hadirkan Pengalaman Menginap Khas di Indonesia
-
BRI Permudah Persetujuan Transaksi Bisnis Kapan Saja Lewat Qlola Mobile
-
BRI Kartu Kredit & Kartu BRI Debit Promo Spesial Sumpah Pemuda, Ada Cashback & Diskon Belanja Hemat
-
Belajar Geologi Tak Cukup dari Buku, Mahasiswa UGM Bedah Sampel Batuan Proyek Huu
-
Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald