SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta beban kerja PT Jakarta Propertindo dikurangi ke depannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dibebankan begitu banyak proyek.
Ismail mengatakan, karena banyaknya proyek, maka Jakpro malah jadi tidak fokus dalam mengerjakannya. Ia khawatir nantinya malah pengerjaan tiap program setengah-setengah dan tak sesuai rencana.
"Pada dasarnya kita mengevaluasi proporsional masalah penugasan ini. Jangan tertumpuk pada satu BUMD, meskipun ia bisa segalanya. Banyak faktor yang mempengaruhi satu penugasan itu bisa selesai tepat waktu. Ada aspek penganggaran, perencanaan, termasuk aspek politik. Dikhawatirkan macet semua," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Pemberian beban berat untuk Jakpro sudah dilakukan sejak era eks Gubernur Anies Baswedan. Jakpro diminta menjalankan proyek besar seperti menyelenggarakan balapan Formula E, merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono juga Jajpro masih mendapatkan tugas berat seperti membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter hingga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan trase Velodrome-Manggarai.
Politisi PKS ini pun meminta agar Heru melakukan evaluasi terhadap penugasan untuk Jakpro.
"Ini yang jadi concern kita untuk bisa proporsional dalam melimpahkan penugasan-penugasan. Kita kan belum tahu nih, dua tahun ke depan, di bawah Pj Gubernur, apakah akan ada program penugasan baru lagi. Ini kita harus memperhatikan juga pada aturan main, batasan Pj Gubernur itu seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga setuju dengan Ismail. Ia menyebut Jakpro sekarang ini tak hanya memiliki tugas tambahan tapi juga beban yang masih berjalan.
Misalnya seperti pengelolaan rumah susun yang akan dihuni oleh warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium (JIS). Ia berharap hunian ini segera diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar bisa mengurangi beban Jakpro.
"Jakpro ini, menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan. Soal Kampung Susun Bayam, lebih baik biarkan saja Dinas Perumahan yang menyelesaikan itu. Jangan semuanya di Jakpro. Jakpro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban. Bebanya harus dikurangi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
-
Survei: AHY Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Soal Kisruh Kampung Susun Bayam, Politisi PDIP: Anies Beri Janji Manis Tapi Akhirnya Mencekik Warga
-
Pemprov DKI: Rencana Kampung Susun Bayam Dikelola Dinas Perumahan Masih Opsi
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 34 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 20 Januari: Sikat TOTY 115-117 dan 20.000 Gems
Pilihan
-
Rebut Hadiah Berlimpah! Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel Jadi Penggerak Potensi Daerah
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
Terkini
-
Duel Kopi Sachet Indomaret: Good Day vs Kapal Api, Mana Paling 'Nendang'?
-
Cek Fakta: Benarkah Prabowo Bakal Potong Gaji DPR untuk Bantu Korban Bencana Alam?
-
Cek Fakta: Benarkah Listrik dan ATM Bakal Mati Selama 7 Hari? Ini Faktanya!
-
Cek Fakta: Benarkah Menteri Bahlil Ancam Mundur Jika Menkeu Purbaya Turunkan Harga BBM?
-
Cek Fakta: Viral Demo Mahasiswa Tuntut Jokowi Tunjukkan Ijazah, Ini Faktanya