SuaraJakarta.id - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta beban kerja PT Jakarta Propertindo dikurangi ke depannya. Pasalnya, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu dibebankan begitu banyak proyek.
Ismail mengatakan, karena banyaknya proyek, maka Jakpro malah jadi tidak fokus dalam mengerjakannya. Ia khawatir nantinya malah pengerjaan tiap program setengah-setengah dan tak sesuai rencana.
"Pada dasarnya kita mengevaluasi proporsional masalah penugasan ini. Jangan tertumpuk pada satu BUMD, meskipun ia bisa segalanya. Banyak faktor yang mempengaruhi satu penugasan itu bisa selesai tepat waktu. Ada aspek penganggaran, perencanaan, termasuk aspek politik. Dikhawatirkan macet semua," ujar Ismail saat dikonfirmasi, Rabu (30/11/2022).
Pemberian beban berat untuk Jakpro sudah dilakukan sejak era eks Gubernur Anies Baswedan. Jakpro diminta menjalankan proyek besar seperti menyelenggarakan balapan Formula E, merevitalisasi Taman Ismail Marzuki, hingga membangun Jakarta International Stadium (JIS).
Di era Penjabat Gubernur Heru Budi Hartono juga Jajpro masih mendapatkan tugas berat seperti membangun Intermediate Treatment Facility (ITF) Sunter hingga melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dengan trase Velodrome-Manggarai.
Politisi PKS ini pun meminta agar Heru melakukan evaluasi terhadap penugasan untuk Jakpro.
"Ini yang jadi concern kita untuk bisa proporsional dalam melimpahkan penugasan-penugasan. Kita kan belum tahu nih, dua tahun ke depan, di bawah Pj Gubernur, apakah akan ada program penugasan baru lagi. Ini kita harus memperhatikan juga pada aturan main, batasan Pj Gubernur itu seperti apa," ucapnya.
Baca Juga: Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
Terpisah, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga setuju dengan Ismail. Ia menyebut Jakpro sekarang ini tak hanya memiliki tugas tambahan tapi juga beban yang masih berjalan.
Misalnya seperti pengelolaan rumah susun yang akan dihuni oleh warga terdampak penggusuran Jakarta International Stadium (JIS). Ia berharap hunian ini segera diserahkan ke Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI agar bisa mengurangi beban Jakpro.
"Jakpro ini, menurut saya kasihan benar karena terlalu banyak beban penugasan. Soal Kampung Susun Bayam, lebih baik biarkan saja Dinas Perumahan yang menyelesaikan itu. Jangan semuanya di Jakpro. Jakpro sebentar lagi ambruk kalau kebanyakan beban. Bebanya harus dikurangi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Anies Baswedan akan Melanjutkan Safari Politik ke Daerah-daerah
-
Survei: AHY Cawapres Paling Potensial Memenangkan Anies Baswedan di Pilpres 2024
-
Soal Kisruh Kampung Susun Bayam, Politisi PDIP: Anies Beri Janji Manis Tapi Akhirnya Mencekik Warga
-
Pemprov DKI: Rencana Kampung Susun Bayam Dikelola Dinas Perumahan Masih Opsi
Terpopuler
- Pratama Arhan dan Azizah Salsha Dikabarkan Rujuk, Ini Penjelasaan Pengadilan Agama Tigaraksa
- Selamat Datang Elkan Baggott Gantikan Mees Hilgers Bela Timnas Indonesia, Peluangnya Sangat Besar
- Hari Pelanggan Nasional 2025: Nikmati Promo Spesial BRI, Diskon Sampai 25%
- Maki-Maki Prabowo dan Ingin Anies Baswedan Jadi Presiden, Ibu Jilbab Pink Viral Disebut Korban AI
- Buktinya Kuat, Pratama Arhan dan Azizah Salsha Rujuk?
Pilihan
-
Paspor Sehari Jadi: Jurus Sat-set untuk yang Kepepet, tapi Siap-siap Dompet Kaget!
-
Kunker Dihapus, Pensiun Jalan Terus: Cek Skema Lengkap Pendapatan Anggota DPR Terbaru!
-
Waktu Rujuk Hampir Habis! Jumat Minggu Depan Pratama Arhan Harus Ikrar Talak ke Azizah Salsha
-
Nadiem Makarim Jadi Menteri Ke-7 Era Jokowi yang Jadi Tersangka Korupsi, Siapa Aja Pendahulunya?
-
Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia vs Taiwan Malam Ini di GBT
Terkini
-
Dulu Tak Layak, Puluhan Rumah di Tangerang yang Dibedah Bikin Warga Semringah
-
Cara Mudah Klaim DANA Kaget Rp249 Ribu Langsung Cair, Jangan Sampai Ketinggalan
-
Mas Dhito Kembali Masukkan Fragmen Kepala Ganesha yang Hilang ke Museum
-
Transjakarta Uji Coba Fungsional Halte Bundaran Senayan Pascademo
-
Warga Gotong Royong Bersihkan Kantor Pemkab, Mas Dhito: Kita Bersama Jaga Rumah Rakyat