SuaraJakarta.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Wawan Suhawan menolak kebijakan penerapan jalan berbayar (electronic road pricing/ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta.
Menurutnya hal itu sangat merepotkan dan berdampak terhadap penghasilan masyarakat. Terutama pengemudi ojek online atau ojol.
"Saya pribadi jelas menolak karena ini akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol," ucap Wawan dalam keterangan tertulis, Rabu (25/1/2023).
Selain membebani masyarakat, penerapan jalan berbayar juga belum tentu dapat mengurai kemacetan.
Karenanya dia mengaku tidak setuju Pemda DKI memungut pendapatan dari warga yang saat ini masih kesulitan akibat dihantam pandemi Covid-19.
Pada Rencana Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengendalian Lalu Lintas secara Elektronik (PL2SE), sistem jalan berbayar bukan saja hanya menyasar roda empat
Tapi juga pengendara kendaraan bermotor roda dua akan dikenai tarif berbayar.
Menurut Wawan, tingkat kesejahteraan masyarakat Jakarta masih belum merata. Bahkan bisa dibilang mayoritas masih di bawah rata-rata alias menengah ke bawah.
"Mereka semuanya butuh akses jalan, sama dengan mereka yang mungkin dianggap kaya atau mampu," ucap Wawan.
Baca Juga: 3 Figur Capres Paling Disukai Pemilih PAN di Luar Ketum Zulhas: Ganjar, Erick dan Anies
Karena itu, Wawan meminta pihak eksekutif membatalkan atau setidaknya menunda terlebih dahulu rencana penerapan jalan berbayar tersebut.
Hal itu, menurut dia, warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa membayar setiap melintas.
"Jadi, ini hanya akan membuat biaya perjalanan semakin tinggi. Tentu, ini akan mempersulit bagi mereka yang mencari rezeki, khususnya mereka yang mobilitasnya tinggi," ucapnya.
Sebelumnya, rencana tarif yang akan diberlakukan untuk kendaraan roda dua mulai Rp 2.000 sampai Rp 8.200.
Untuk kendaraan roda empat mulai Rp 5.000 sampai Rp 19.900 dengan penerapan dari pukul 05.00 hingga 22.00 WIB.
Wacana soal penerapan jalan berbayar yang digulirkan Pemprov DKI Jakarta ditentang komunitas pengemudi ojol yang Rabu ini menggelar demonstrasi di depan Kantor DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.
Berita Terkait
-
Ketua Fraksi MPR PAN: Gibran Seharusnya Mundur atau Diberhentikan!
-
Pramono Anung Sebut Obligasi Jakarta Belum Direstui Pemerintah Pusat
-
DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 Triliun Sentuh Ekonomi Kampung Kumuh
-
Kepincut Tawaran Bunga Rendah, DKI Usul Ganti Obligasi dengan Pinjaman Lain
-
DPRD Desak DKI Kebut Mitigasi Banjir Sebelum Hujan
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- 9 Tinted Sunscreen untuk Samarkan Noda dan Ratakan Warna Kulit
- 7 Rekomendasi HP Murah Kuat Main MLBB Smooth 60 FPS: Chipset Helio G99 dan Snapdragon 685
- 4 Shio Paling Beruntung 8 November 2026: Macan hingga Babi Panen Hoki dan Rezeki
Pilihan
-
Usulan Hak Menyatakan Pendapat Sudah Diterima Puan, Nasib Polemik Gibran Ditentukan Usai Sidang
-
Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
-
Panda Nababan, Politikus Senior PDI Perjuangan Meninggal Dunia di Rumahnya
-
Dua Eks Kapolri Diisukan Ditangkap, Polri Buka Fakta 4 Tersangka Kasus Penyadapan Prabowo
-
Seskab Teddy Dikabarkan Diperiksa PUSPOM? Panglima TNI: Itu Hoaks
Terkini
-
Transaksi Jasa Pelabuhan Lebih Praktis dan Transparan, Bank Mandiri Andalkan Kopra Port Solutions
-
Pemerintah Gencarkan Efisiensi, Kontrak Influencer Raffi Ahmad Justru Tembus Rp14,7 Miliar
-
Maybank Indonesia Dukung Penguatan Kapasitas Jurnalis melalui Maybank Journalist Fellowship 2026
-
Terima Gratifikasi Rp7,67 Miliar, Mantan Pejabat Bea Cukai Dituntut 5 Tahun Penjara
-
BRI Perkuat Transformasi, Laba Tumbuh 16,8% Hingga Kuartal III 2026