Ada Dugaan Kolusi Tender Proyek Revitalisasi TIM di Era Anies, Pemprov DKI: Nanti Dicek

SuaraJakarta.id - Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Fitria Rahadiani menanggapi dugaan kolusi dalam tender revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) pada 2021 lalu. Pada saat itu, Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Fitria mengaku memang belum mengetahui dugaan persekongkolan yang diungkap oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI itu. Karena itu, ia belum mau bicara banyak mengenai hal ini.

"Saya belum baca informasi itu. Saya tak janji bisa jawab apapaun karena saya belum baca," ujar Fitria di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (27/1/2023).

Lebih lanjut, Fitria menyatakan akan memeriksa dugaan kolusi pada proyek BUMD milik Pemprov DKI tersebut.

Baca Juga: Revitalisasi TIM di Era Anies Ternyata Bermasalah, KPPU RI Terima Laporan Dugaan Kolusi Saat Tender Proyek

"Nanti saya cek dulu, ya. Sekarang saya belum baca itu," katanya.

Sebelumnya, revitalisasi TIM kembali menuai polemik. Lantaran KPPU menerima laporan adanya dugaan kolusi atau persengkongkolan pada tender proyek triliunan tersebut. Hal ini disampaikan KPPU melalui akun instagram resmi, @kppu_ri.

Proyek ini diketahui mulai dikerjakan pada tahun 2019 di era eks Gubernur Anies Baswedan dan dibagi ke tiga tahap.

"Ketika revitalisasi masih berlangsung, KPPU menerima laporan adanya dugaan persekongkolan atau kolusi dalam pengadaan revitalisasi tahap tiga," demikian disampaikan KPPU RI, dikutip Jumat (20/1/2023).

Ada pihak yang menjadi terlapor dalam perkara tersebut, yakni pelaksana tender, PT Jakarta Propertindo (Perseroda) (Terlapor I), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (Terlapor II), dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Terlapor III).

Baca Juga: Proyek Revitalisasi TIM Tak Sesuai Keinginan Seniman, PDIP Bakal Panggil Jakpro

Awalnya, pengadaan revitalisasi tahap 3 dilaksanakan oleh Tim Pengadaan yang dibentuk pada tanggal 21 April 2021. Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas dua jenis dokumen, yakni administrasi dan teknis, serta harga.