Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya

SuaraJakarta.id - Sebuah video yang belakangan viral di media sosial mengklaim bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menggelar rapat yang berisi usulan kontroversial: menjadikan vasektomi atau sterilisasi pria sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan sosial (bansos). Unggahan ini tersebar cepat di platform seperti Facebook, TikTok, dan WhatsApp, serta memancing pro-kontra dari netizen.

Pada Minggu (21/12/2025), beredar sebuah video (arsip cadangan) di Facebook oleh Page “Calon Jutawan” (facebook.com/profile.php?id=61580540480804) dengan narasi: 

“DPR jawa Barat 
#fyp #jangkauan #viral” 
 

di unggahannya.

Per tangkapan layar dibuat unggahan tersebut sudah disukai 34 ribu kali, mendapatkan 2.5 ribu komentar, dibagikan 4.1 ribu kali, dan sudah dilihat 1.5 juta kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Namun sebelum Anda ikut menilai atau menyebarkannya, simak dulu hasil cek fakta yang sebenarnya — karena klaim ini tidak benar dan menyesatkan.

Unggahan viral itu menampilkan potongan video rapat dengan teks yang seolah-olah menunjukkan bahwa anggota DPRD Jawa Barat sedang mendiskusikan usulan bahwa laki-laki harus melakukan vasektomi agar layak menerima program bantuan sosial dari pemerintah daerah. Narasi itu kemudian dibagikan luas dengan judul provokatif yang memancing emosi publik.

Tim pemeriksa fakta dari TurnBackHoax.ID / Mafindo melakukan penelusuran menyeluruh dan menemukan bahwa klaim tersebut tidak berdasar pada fakta nyata:

1. Video yang beredar bukan rekaman rapat DPRD Jawa Barat tentang vasektomi dan bansos.
Potongan video tersebut tidak memiliki bukti sumber yang jelas, konteks waktu, atau penjelasan resmi terkait agenda rapat yang disebutkan.

Baca Juga: Cek Fakta: Viral Menteri Bahlil Minta PLN Menaikkan Harga Token Listrik 2026, Benarkah?

2.  Tidak ada pernyataan resmi dari DPRD Jawa Barat maupun perwakilan legislatif daerah yang menyebutkan agenda vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos.
Baik akun media sosial DPRD Jawa Barat, situs web pemerintah provinsi Jabar, maupun kanal resmi anggota legislatif tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti itu.

3.  Tidak ada pemberitaan di media arus utama — seperti Kompas, Tempo, Detik, Antara, atau media besar lain — yang melaporkan bahwa DPRD Jabar pernah membahas atau mengusulkan kebijakan kontroversial seperti itu.

4. Potongan video yang digunakan sering kali diambil di luar konteks yang sebenarnya, kemudian diberi narasi baru yang tidak sesuai fakta untuk memberi kesan seolah itu adalah rapat terkait bansos dan vasektomi.

Dengan demikian, klaim bahwa DPRD Jawa Barat pernah mengusulkan vasektomi sebagai syarat mendapatkan bantuan sosial tidak dapat dibuktikan dan masuk kategori hoaks.

 Kesimpulan: Hoaks / Informasi Menyesatkan

Klaim bahwa video tersebut menunjukkan rapat DPRD Jawa Barat membahas vasektomi sebagai syarat mendapatkan bansos adalah SALAH dan menyesatkan.

Unggahan yang tersebar di media sosial merupakan konten hoaks yang memodifikasi atau memanipulasi video tanpa konteks yang benar, lalu diberi narasi provokatif untuk menarik perhatian.

Mengapa Klaim Ini Berbahaya?
Informasi semacam ini:

1. Memicu kesalahpahaman publik terhadap proses legislasi dan kebijakan daerah.
2. Mengaburkan fakta agenda DPRD yang sebenarnya.
3. Menimbulkan polemik sosial yang tidak berdasar dan memperkeruh suasana.
4. Terlebih lagi, isu seperti vasektomi dan bansos merupakan topik sensitif yang melibatkan kebijakan sosial dan kesehatan — sehingga harus dirujuk pada sumber resmi dan bukan narasi viral tanpa konfirmasi.

Tips Cek Fakta Sebelum Share
Sebelum Anda menyebarkan unggahan video serupa:

1. Cek sumber video secara langsung: Apakah dipublikasikan oleh kanal resmi lembaga yang disebutkan?
2. Cari pemberitaan di media besar dan kredibel tentang rapat atau kebijakan yang dimaksud.
3. Hindari kesimpulan berdasarkan narasi teks yang melekat di video jika tidak ada verifikasi tambahan.
   Langkah mudah ini bisa membantu Anda tidak ikut menyebarkan hoaks dan menjaga kualitas informasi di ruang publik.