SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih belum mengizinkan warga untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Padahal, warga sudah mendesak agar bisa segera menempati hunian yang dijanjikan eks Gubernur Anies Baswedan itu saat masih menjabat.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, alasan KSB belum bisa ditempati karena saat ini pihaknya sedang melakukan pemeliharaan gedung.
"Belum (ada warga yang menghuni). Kan, sekarang juga masih masa proses pemeliharaan rusunnya," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Selain itu, ia juga menyebut belum ada penentuan soal biaya sewa yang dipermasalahkan warga. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun, ia menyatakan besaran tarif akan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.
"Kami serahkan di aturannya. Ada pergubnya mengenai nilai (biaya sewa) itu. (Soal penetapan biaya sewa), kita terus komunikasikan dengan Pemprov DKI," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga KSB yang menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota pada Kamis (1/12/2022) akhirnya diterima oleh Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, setelah melakukan audiensi, para warga korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) ini tak merasa puas.
Salah satu perwakilan warga KSB, Murinto (48) mengatakan pihaknya sudah menyampaikan keluhan soal KSB yang belum juga bisa dihuni kepada Kepala Kesbangpol Taufan Bakri. Namun, Taufan disebutnya hanya sekadar menampung aspirasi saja.
"Jadi dia akan menyampaikan aspirasi kami ke pihak Pj (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono) yang baru. Saya pertanyakan dengan durasi berapa hari tapi dia tidak ada keputusan," ujar Murinto di depan Balai Kota DKI, Kamis (1/12/2022).
Warga juga disebutnya mempermasalahkan soal tarif sewa yang terlalu mahal. Pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola awalnya memberikan harga Rp1,5 juta lalu diturunkan jadi Rp750 ribu per bulan.
"Itu pendapatan dari mana, lansia-lansia gitu supaya bayar Rp750 ribu? Belum listrik, belum air, belum fasilitas umum, belum perawatan gedung. Kami enggak sanggup," jelasnya.
Atas dua masalah ini, Murinto meminta ada batas waktu mengeluarkan keputusan agar KSB bisa segera dihuni dengan harga layak. Namun, pihak Pemprov disebutnya tak menyanggupi.
Karena itu, ia berencana melakukan aksi protes sampai keputusan keluar. Jika tidak, ia ingin mendobrak KSB yang berlokasi di depan JIS agar warga mendapatkan tempat tinggal.
"Sampai ada keputusan, kami berjanji, sampai ada keputusan. Kemungkinan depan JIS dobrak aja. Udah capek sebenarnya, ketemu mundur-mundur mulu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Diperiksa Kejagung, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya Ikut Diciduk
- Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Dijemput Kejagung, 2 Lainnya Dikejar untuk Ditangkap
- 5 HP dengan Kamera Telefoto Terbaik untuk Konten Media Sosial
- 3 HP Murah Samsung Terlaris Global Q1 2026: Mulai Sejutaan, Kamera Sudah OIS
- Ironi Letjen Lodewyk Pusung: 32 Tahun Setia di Militer, Tumbang dalam 1,5 Tahun Urus Gizi Nasional
Pilihan
-
Terbukti Korupsi! Immanuel Ebenezer 'Noel' Dijatuhi Hukuman 4,5 Tahun dan Denda Rp200 Juta
-
Purbaya Bantah Kabar Akan Dicopot dari Kursi Menteri Keuangan
-
Menkeu Purbaya Dikabarkan Bakal Dicopot Kamis Hari Ini
-
Wamen Imipas Silmy Karim Ditahan KPK, Terborgol Pakai Rompi Oranye Usai Drama Menyerahkan Diri
-
Mengejutkan! Ini Pesan Terakhir Wamen Imipas Silmy Karim Sebelum Dicari KPK Terkait OTT Imigrasi
Terkini
-
Perubahan Nasib Dadan Hindayana dalam 48 Jam: Dari Pimpinan BGN hingga Berompi Tahanan
-
Mengapa Jakarta Masih Berpotensi Hujan Saat Musim Kemarau? BMKG Jelaskan Penyebabnya
-
7 Sepatu Lari Daily Trainer Paling Awet: Tetap Nyaman Meski Sudah Menempuh Ribuan Kilometer
-
Pajak Motor Mati 5 Tahun di Jakarta? Segini yang Bisa Dihemat Selama Pemutihan 2026
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026, Denda Dihapus hingga 31 Agustus