SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih belum mengizinkan warga untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Padahal, warga sudah mendesak agar bisa segera menempati hunian yang dijanjikan eks Gubernur Anies Baswedan itu saat masih menjabat.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, alasan KSB belum bisa ditempati karena saat ini pihaknya sedang melakukan pemeliharaan gedung.
"Belum (ada warga yang menghuni). Kan, sekarang juga masih masa proses pemeliharaan rusunnya," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Selain itu, ia juga menyebut belum ada penentuan soal biaya sewa yang dipermasalahkan warga. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun, ia menyatakan besaran tarif akan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.
"Kami serahkan di aturannya. Ada pergubnya mengenai nilai (biaya sewa) itu. (Soal penetapan biaya sewa), kita terus komunikasikan dengan Pemprov DKI," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga KSB yang menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota pada Kamis (1/12/2022) akhirnya diterima oleh Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, setelah melakukan audiensi, para warga korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) ini tak merasa puas.
Salah satu perwakilan warga KSB, Murinto (48) mengatakan pihaknya sudah menyampaikan keluhan soal KSB yang belum juga bisa dihuni kepada Kepala Kesbangpol Taufan Bakri. Namun, Taufan disebutnya hanya sekadar menampung aspirasi saja.
"Jadi dia akan menyampaikan aspirasi kami ke pihak Pj (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono) yang baru. Saya pertanyakan dengan durasi berapa hari tapi dia tidak ada keputusan," ujar Murinto di depan Balai Kota DKI, Kamis (1/12/2022).
Warga juga disebutnya mempermasalahkan soal tarif sewa yang terlalu mahal. Pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola awalnya memberikan harga Rp1,5 juta lalu diturunkan jadi Rp750 ribu per bulan.
"Itu pendapatan dari mana, lansia-lansia gitu supaya bayar Rp750 ribu? Belum listrik, belum air, belum fasilitas umum, belum perawatan gedung. Kami enggak sanggup," jelasnya.
Atas dua masalah ini, Murinto meminta ada batas waktu mengeluarkan keputusan agar KSB bisa segera dihuni dengan harga layak. Namun, pihak Pemprov disebutnya tak menyanggupi.
Karena itu, ia berencana melakukan aksi protes sampai keputusan keluar. Jika tidak, ia ingin mendobrak KSB yang berlokasi di depan JIS agar warga mendapatkan tempat tinggal.
"Sampai ada keputusan, kami berjanji, sampai ada keputusan. Kemungkinan depan JIS dobrak aja. Udah capek sebenarnya, ketemu mundur-mundur mulu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar