SuaraJakarta.id - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) masih belum mengizinkan warga untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB). Padahal, warga sudah mendesak agar bisa segera menempati hunian yang dijanjikan eks Gubernur Anies Baswedan itu saat masih menjabat.
Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Iwan Takwin mengatakan, alasan KSB belum bisa ditempati karena saat ini pihaknya sedang melakukan pemeliharaan gedung.
"Belum (ada warga yang menghuni). Kan, sekarang juga masih masa proses pemeliharaan rusunnya," ujar Iwan kepada wartawan, Rabu (1/2/2023).
Selain itu, ia juga menyebut belum ada penentuan soal biaya sewa yang dipermasalahkan warga. Sampai saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun, ia menyatakan besaran tarif akan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Perumahan.
"Kami serahkan di aturannya. Ada pergubnya mengenai nilai (biaya sewa) itu. (Soal penetapan biaya sewa), kita terus komunikasikan dengan Pemprov DKI," pungkasnya.
Sebelumnya, sejumlah warga KSB yang menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota pada Kamis (1/12/2022) akhirnya diterima oleh Pemprov DKI melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Namun, setelah melakukan audiensi, para warga korban gusuran Jakarta International Stadium (JIS) ini tak merasa puas.
Salah satu perwakilan warga KSB, Murinto (48) mengatakan pihaknya sudah menyampaikan keluhan soal KSB yang belum juga bisa dihuni kepada Kepala Kesbangpol Taufan Bakri. Namun, Taufan disebutnya hanya sekadar menampung aspirasi saja.
"Jadi dia akan menyampaikan aspirasi kami ke pihak Pj (Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono) yang baru. Saya pertanyakan dengan durasi berapa hari tapi dia tidak ada keputusan," ujar Murinto di depan Balai Kota DKI, Kamis (1/12/2022).
Warga juga disebutnya mempermasalahkan soal tarif sewa yang terlalu mahal. Pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola awalnya memberikan harga Rp1,5 juta lalu diturunkan jadi Rp750 ribu per bulan.
"Itu pendapatan dari mana, lansia-lansia gitu supaya bayar Rp750 ribu? Belum listrik, belum air, belum fasilitas umum, belum perawatan gedung. Kami enggak sanggup," jelasnya.
Atas dua masalah ini, Murinto meminta ada batas waktu mengeluarkan keputusan agar KSB bisa segera dihuni dengan harga layak. Namun, pihak Pemprov disebutnya tak menyanggupi.
Karena itu, ia berencana melakukan aksi protes sampai keputusan keluar. Jika tidak, ia ingin mendobrak KSB yang berlokasi di depan JIS agar warga mendapatkan tempat tinggal.
"Sampai ada keputusan, kami berjanji, sampai ada keputusan. Kemungkinan depan JIS dobrak aja. Udah capek sebenarnya, ketemu mundur-mundur mulu," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Lagi Disamping Prabowo, Kursi Wapres Gibran Geser Sejajar Menteri di Sidang Kabinet
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- John Herdman Coret 27 Pemain Jelang Timnas Indonesia vs Kamboja di Piala AFF 2026
- 7 Sepeda Terbaik untuk Pemula Mulai Rp1 Jutaan: dari Hybrid, Lipat hingga City Bike
Pilihan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
-
Sudaryono Jabat Kepala BGN, Sudah Diworo-woro Istana Sejak Selasa Malam
-
Sudaryono, Mantan Ajudan Prabowo Akan Gantikan Nanik Jadi Kepala BGN
-
Nanik Mundur dari Kepala BGN, Ini Alasannya
-
Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN, Prabowo Minta Tetap Awasi MBG
Terkini
-
Gedung Baru Pemkab Kediri Resmi Difungsikan, Mas Dhito Dorong Optimalisasi Pelayanan Publik
-
Jelang Muktamar PBNU, Menkeu Purbaya Sowan ke Gus Yahya, Ada Apa?
-
Hexnode Tunjuk Ingram Micro sebagai Distributor Resmi Solusi Endpoint Management di Indonesia
-
BBRI Direkomendasikan JPMorgan, Saham Berpotensi Reli Jangka Pendek
-
BRI Bersama PERBANAS Perkuat Ekosistem Keuangan Digital yang Aman