SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perlu penelitian komprehensif untuk mengetahui pengaruh pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Khususnya terkait kemacetan.
"Itu perlu penelitian. Kalau Badan Pusat Statistik (BPS) ada program itu, silakan diteliti saja," kata Heru Budi imbuhnya usai rapat koordinasi dengan BPS Pusat terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kamis (9/2/2023).
Namun demikian, Heru Budi memproyeksikan tingkat kemacetan di Jakarta berkurang setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kaltim.
"Mungkin berkurang. Saya tidak tahu berkurang berapa," kata Heru.
"Orang pindah ke IKN tidak bawa mobil. Mobil masih di Jakarta, masih jalan-jalan, tetap saja kemacetan di Jakarta, cuma mungkin berkurang," imbuh Heru.
Heru Budi menambahkan, dirinya optimistis ekonomi Jakarta akan tetap bergeliat meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara.
Belum lagi infrastruktur di Jakarta yang sudah matang, masih akan tetap menarik investasi.
"Tapi namanya DKI itu, infrastruktur sudah jadi. Walau pun sudah pindah IKN, pasti ada pembangkit ekonomi baru, pasti orang masih investasi di Jakarta," katanya.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan kuartal pertama 2022 tingkat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar 48 persen.
Baca Juga: 5 Hal yang Sebaiknya Dilakukan saat Terjebak di Tengah Kemacetan Panjang
Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman memperkirakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini diperkirakan sudah mencapai di atas 50 persen seiring terkendalinya pandemi COVID-19 dan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Adapun jumlah kendaraan yang lalu lalang di DKI Jakarta, lanjut dia, diperkirakan mencapai sekitar 22 juta unit per hari.
"Pada 2019 indeks kemacetan di Jakarta 53 persen. Kalau sudah 50 persen itu sudah mengkhawatirkan," katanya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Selasa (24/1).
Berita Terkait
-
Pelemahan Rupiah Belum Berdampak pada Proyek IKN, Basuki: Kontraktor Belum Mengeluh
-
Kejar Tayang IKN 2028, Basuki Minta Tambahan Anggaran Rp15,5 Triliun ke DPR
-
Geruduk Gedung BPK RI, Massa Tuntut Usut Dugaan Kredit Bermasalah Kalla Group, Ada Apa?
-
Benarkah Pemerataan Lapangan Kerja Bisa Kurangi Kemacetan dan Polusi?
-
5 Hari Hilang di Hutan IKN, Pemburu Ini Ditemukan Hidup secara Ajaib
Terpopuler
- Jaksa Skakmat Nadiem: Mau Putus Konflik Kepentingan, Kok Saham Gojek Tak Dijual?
- Anaknya Terlibat di Program MBG, Wamenaker Afriansyah Noor Beri Penjelasan Usai Namanya Terseret
- Resmi! Chatib Basri Dapat Jabatan Baru Hari Ini
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
Pilihan
-
Prediksi Meksiko vs Afrika Selatan: Head to Head, Susunan Pemain dan Fakta Menarik
-
Rekor Gila ARMY Indonesia! Belum Genap Sejam, Ratusan Ribu Tiket Konser OT7 BTS Ludes Tanpa Sisa
-
PTBA Kembangkan 500 Itik Petelur di Muara Enim, Hasilkan 200 Telur Omega per Hari
-
Raffi Ahmad Terseret Kasus Suap Impor, Padahal Cuma Basa-basi Titip Barang ke PT Blueray
-
Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah Sakit
Terkini
-
Pemuda Bayar Motor Rp12 Juta dengan Uang Palsu, Modusnya Terbongkar dalam Hitungan Menit
-
Puluhan Rumah di Lenteng Agung Dibongkar, FMN UI Sebut Warga dan Mahasiswa Terluka
-
PMB 2026 Universitas Nusa Mandiri Gelombang 4 Dibuka! Daftar Program S1 Hingga Doktoral (S3)
-
Kejati DKI Telusuri Dugaan Mark Up Rp13,5 Miliar di PLN, Desakan Transparansi Menguat
-
Mas Dhito Bakal Rehab Puskesmas Tiron Pasca Kebakaran