Ibu Kota Negara Pindah ke Kaltim, Heru Budi: Tetap Saja Jakarta Macet, Cuma Mungkin Berkurang

SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan perlu penelitian komprehensif untuk mengetahui pengaruh pindahnya Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Khususnya terkait kemacetan.

"Itu perlu penelitian. Kalau Badan Pusat Statistik (BPS) ada program itu, silakan diteliti saja," kata Heru Budi imbuhnya usai rapat koordinasi dengan BPS Pusat terkait data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Kamis (9/2/2023).

Namun demikian, Heru Budi memproyeksikan tingkat kemacetan di Jakarta berkurang setelah Ibu Kota Negara (IKN) pindah ke Kaltim.

"Mungkin berkurang. Saya tidak tahu berkurang berapa," kata Heru.

Baca Juga: 5 Hal yang Sebaiknya Dilakukan saat Terjebak di Tengah Kemacetan Panjang

"Orang pindah ke IKN tidak bawa mobil. Mobil masih di Jakarta, masih jalan-jalan, tetap saja kemacetan di Jakarta, cuma mungkin berkurang," imbuh Heru.

Heru Budi menambahkan, dirinya optimistis ekonomi Jakarta akan tetap bergeliat meski tak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Belum lagi infrastruktur di Jakarta yang sudah matang, masih akan tetap menarik investasi.

"Tapi namanya DKI itu, infrastruktur sudah jadi. Walau pun sudah pindah IKN, pasti ada pembangkit ekonomi baru, pasti orang masih investasi di Jakarta," katanya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyebutkan kuartal pertama 2022 tingkat kemacetan di Jakarta mencapai sekitar 48 persen.

Baca Juga: Jadi Biang Kerok Kemacetan, Dishub Akan Tutup 27 Putaran Balik di Jakarta

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Latif Usman memperkirakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini diperkirakan sudah mencapai di atas 50 persen seiring terkendalinya pandemi COVID-19 dan dicabutnya pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Adapun jumlah kendaraan yang lalu lalang di DKI Jakarta, lanjut dia, diperkirakan mencapai sekitar 22 juta unit per hari.

"Pada 2019 indeks kemacetan di Jakarta 53 persen. Kalau sudah 50 persen itu sudah mengkhawatirkan," katanya saat rapat kerja dengan Komisi B DPRD DKI, Selasa (24/1).