SuaraJakarta.id - Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI melakukan launching aplikasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di platform android. Aplikasi android ini merupakan sebuah inovasi digitalisasi dokumen produk hukum yang tepat dalam mengembangkan JDIH melalui smartphone.
“Melalui aplikasi ini, kami berharap Pimpinan dan Anggota DPD RI dan seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mengetahui produk hukum DPD RI,” ucap Deputi Bidang Persidangan Setjen DPD RI Sefty Ramsiaty saat peluncuran JDIH di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (20/2/2023).
Menurutnya, dokumentasi produk hukum menjadi penting dan dilakukan secara digital atau paperless. Apalagi, digitalisasi dokumen produk hukum sebuah keniscayaan karena perkembangan teknologi yang menuntut inovasi yang mudah diakses dan transparan.
“Tentunya dalam mewujudkan hal itu tidaklah mudah. Kami menyadari bahwa kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum secara digital membutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh pihak,” ujar Sefty.
Selain itu, sambung Sefty, diperlukan juga dukungan dari semua bidang terkait dalam mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum lembaga DPD RI secara digital.
“Terkait hal tersebut, kami akan terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait termasuk JDIHN dalam melakukan kegiatan dokumentasi dan penyebaran informasi produk hukum DPD RI yang menjadi core bisnis kami,” tegasnya.
Sefty menjelaskan, sejak tahun 2019 hingga 2022 secara berturut-turut JDIH Setjen DPD RI terus mendapatkan penghargaan JDIH Awards kategori lembaga negara. Untuk itu DPD RI mendambakan JDIH bukan hanya memiliki website namun aplikasi di smartphone yang dapat diunduh dengan mudah oleh siapapun.
“Kami menyadari saat ini hampir seluruh pengguna JDIH memiliki dan menggunakan smartphone, sehingga alangkah baiknya jika JDIH Setjen DPD RI memiliki aplikasi di android,” tuturnya.
Sementara itu, Koordinator Otomasi Dokumen Hukum JDIHN, Emalia Suwartika mengatakan, acara launching JDIH hari ini sudah dinantinya sejak lama. Menurutnya peluncuran aplikasi ini merupakan penilaian tambahan dalam JDIH Awards.
Baca Juga: Ketua DPD Nasdem Surabaya Robert Simangunsong Mundur
“Jadi mudah-mudahan di launching ini akan menambah penilaian JDIH Awards yang akan datang,” harapnya.
Emalia berharap peluncuran aplikasi ini maka pengelolaan JDIH Setjen DPD RI akan lebih baik lagi. Lantaran, setelah di launching maka produk hukum DPD RI akan di eksposlebih besar lagi.
“Promosi harus dilakukan sehingga seluruh stakeholder tahu adanya aplikasi ini. Dengan demikian kami memberikan apresiasi setingginya terkait launching ini,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sultan Minta Pemerintah Cabut Penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Ketua Pengawas KSP Sejahtera Bersama
-
NasDem Padang Pariaman Optimis Menang di Pemilu 2024 dan Menangkan Anies Baswedan
-
Gelar Zikir Akbar di Sumsel, Airlangga Hartanto: Semua Partai Ingin Berkomunikasi Dengan Golkar
-
Managing Director SAP Indonesia Andreas Diantoro dan Pentingnya Peran Digitalisasi dalam Mencapai Sustainability
-
Jelang Ramadhan, DPD Minta Pemerintah Jaga Pasokan dan Harga Pangan
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar