Bupati Kediri Perintahkan OPD Aktif Lakukan Update Data

SuaraJakarta.id - Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana meminta tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terus melakukan update secara berkala yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengambil kebijakan terkait pengalokasian anggaran.

"Basic kita mengambil keputusan adalah data, jadi tidak mungkin ada ketepatan anggaran kalau update data tidak dilakukan," kata Mas Dhito, sapaan akrab bupati kepada seluruh kepala OPD dan Direktur BUMD di Kabupaten Kediri, Senin, (24/7/2023).

Mas Dhito mengingatkan pentingnya melakukan update data dan ketepatan dalam penyusunan anggaran. Pihaknya menekankan, orientasi kerja tidak diukur pada serapan anggaran yang baik, melainkan pada hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Orientasi tolong benar-benar pada hasil," ungkapnya.

Baca Juga: Apresiasi Driver Ojol yang Kembalikan saat Menemukan Uang, Mas Dhito Siap Carikan Pekerjaan Tetap

Mas Dhito mencontohkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) diharapkan terus melakukan update data terkait Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Dari 14.000 RTLH di Kabupaten Kediri, jumlah yang ada harus terus diupdate untuk mendapatkan angka yang pasti.

"Updating itu harus terus dilakukan, apakah hari ini 14.000 itu angka real. Ini tugas bapak ibu camat juga untuk segera berkoordinasi dengan seluruh kepala desa, cek rumah tidak layak huni di kabupaten itu ada berapa," tuturnya.

Kemudian, update data juga harus dilakukan terkait stunting. Selain survei dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah harus aktif melakukan update data melalui kegiatan bulan timbang. 

Tak kalah penting, lanjut Mas Dhito, terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi basis data untuk program bantuan sosial pemerintah, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI- JK).

"DTKS ini juga harus dilakukan updating secara berkala," tegasnya.

Baca Juga: Gandeng BSSN, Dirjen Dukcapil Kemendagri Tegaskan Tak Ada Kebocoran Data pada SIAK Terpusat

Mas Dhito, mendorong tiap OPD bisa mengembangkan pilihan alternatif guna mencapai target kinerja dan tidak mengandalkan pada sumber anggaran daerah. Alternatif yang dimaksud baik itu bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun sumber lain yang dibenarkan.