Distribusi Bansos Sembako dan PKH Tahap 3, Pos Indonesia Terapkan Strategi Penyaluran di Daerah 3T

"Salah satu fungsi monitoring adalah menyaksikan pembayaran langsung. Kita memastikan apakah penerima bantuan tepat orangnya, penerima menerima uang sesuai jumlahnya, apakah petugas melakukan fungsinya sesuai aturan sehingga KPM nyaman dan menikmati penyaluran yang dilakukan oleh Pos Indonesia. Penyaluran oleh Pos Indonesia di kantor kecamatan membantu KPM tidak perlu datang ke kota untuk mencairkan dana bansos. KPM bisa menghemat ongkos," ujarnya.

Penyaluran Bansos Dimulai Awal September

Untuk penyaluran bansos PKH dan sembako di daerah 3T, salah satunya telah dimulai di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 1 September. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Korban Bencana pada Dinsos P3A Kabupaten Manggarai Barat Regina Yustina K Jalu, SE, menjelaskan di NTT khususnya Manggarai Barat, mendapat alokasi 30 ribu KPM.

“Untuk masyarakat tidak mampu yang menerima bantuan di Manggarai Barat sangat banyak. Untuk penyaluran bansos PKH dan sembako 30 ribuan KK. Penyalurannya melalui dua lembaga bayar BRI dan PT Pos Indonesia. Yang sedang berjalan saat ini PT Pos Indonesia, kalau BRI di sistem kami terbaca sedang proses,” kata Regina.

Metode penyaluran bansos tahap 1 dan 2 dilakukan PT Pos Indonesia melalui komunitas mendatangi KPM dan kunjungan ke rumah KPM.

“Kunjungan ke rumah KPM biasanya untuk KPM yang betul-betul mengalami kendala tetap misalnya disabilitas, lansia yang tidak bisa berjalan. KPM yang tidak ditemukan di lapangan oleh pihak PT Pos maupun Dinsos maka bantuan dikembalikan ke pusat. KPM yang sudah meninggal dan tidak ada ahli waris dalam satu KK juga dikembalikan. Begitu juga bagi KPM yang sudah memiliki pekerjaan dan kesejahteraannya sudah sangat bagus,” ujarnya.

Regina berharap, pemerintah daerah dan Kementerian Sosial secara berkala melakukan penbaruan data KPM, sebab masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bansos.

“Saya sudah berulang kali ke Dinas Sosial sudah menyampaikan sepengetahuan camat baik melalui surat tertulis maupun lisan untuk kepala desa rajin meng-update data untuk dipastikan di desa masyarakatnya ada, pindah alamat, status sejahtera semakin baik atau tidak. Jadi diharapkan pemerintah desa sepengetahuan camat untuk rajin memverifikasi dan memvalidasi data sehingga penerima bantuan itu benar-benar layak. Penerima yang tidak layak agar dikeluarkan. Kalau pun ada usulan baru yang belum ada dalam Daftar Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, sebaiknya desa melakukan pendataan lagi dilengkapi foto kondisi rumah, dokumen KK dan KTP,” ucapnya.

Regina secara khusus memberikan apresiasi atas kinerja Pos Indonesia dalam menyalurkan bansos karena Pos Indonesia mampu mendistribusikan secara efisien, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Baca Juga: Pos Indonesia Perkuat Industri Kurir dan Logistik di Sumatera

“Sejauh ini PT Pos sudah baik. Bahkan kami menilai PT Pos lebih baik dari lembaga bayar lainnya. Di Manggarai Barat tidak ada keluhan. Kalaupun ada keluhan PT Pos cepat ditangani,” tuturnya.

Apresiasi juga diberikan oleh KPM Partini. Terlebih bansos yang disalurkan oleh Pos Indonesia tidak ada potongan sama sekali.

“Saya terima bansos Rp600 ribu untuk belanja anak-anak, kebutuhan rumah tangga, membeli beras. Saya senang dan semangat bisa terima bantuan,” ucap Partini.

Saat pencairan dana bansos pun disebut Partini, mudah dan cepat.

“Tidak ada kesulitan maupun potongan bantuan. Saya hanya perlu bawa KTP dan KK untuk ambil bansos. Harapan saya kalau bisa ditambah lagi uang bantuannya. Semoga bantuan ini bisa terus berlanjut,” katanya.