Gus Ipul Tegaskan Muktamar ke-35 NU Tak Terkait Uang Korupsi

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama tidak memiliki kaitan dengan aliran uang hasil korupsi. Ia meminta pihak-pihak yang menyampaikan tuduhan tersebut untuk menunjukkan bukti konkret dan tidak sekadar membangun opini yang dapat mencemarkan nama baik organisasi.

“Saya ingin menyatakan sekali lagi bahwa Nahdlatul Ulama, khususnya yang berkaitan dengan Muktamar ke-35 NU, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi. Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada kaitannya dengan uang hasil korupsi,” kata Gus Ipul di sela mengikuti Konferensi Besar NU di kantor PBNU, Kamis (12/11/2026).

Gus Ipul mengatakan, apabila terdapat pihak yang mengatasnamakan NU untuk mencari atau menerima dana, terlebih jika dana tersebut berasal dari hasil korupsi, tindakan itu sama sekali tidak dapat dikaitkan dengan organisasi Nahdlatul Ulama.

“Jika ada yang mengaku-ngaku mengatasnamakan NU untuk mencari dana, apalagi itu hasil korupsi, sesungguhnya sama sekali tidak ada urusannya dengan NU,” tegasnya.

Gus Ipul menyayangkan munculnya berbagai pernyataan yang mengesankan adanya aliran dana hasil korupsi dalam penyelenggaraan Muktamar ke-35 NU. Menurutnya, tuduhan serius semacam itu tidak boleh disampaikan tanpa didukung bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai hanya berdasarkan pernyataan seseorang, kemudian Nahdlatul Ulama tercemar. Jika ada bukti, silakan dibuktikan. Nahdlatul Ulama sangat menunggu itu,” ujarnya.

Ia menegaskan, PBNU tidak keberatan apabila dugaan tersebut diuji melalui proses hukum. Bahkan, menurutnya, persidangan dapat menjadi tempat untuk menguji apakah benar terdapat aliran uang hasil korupsi yang dikaitkan dengan Muktamar ke-35 NU.

“Kita akan lihat nanti di persidangan-persidangan yang akan datang, apakah benar ada uang hasil korupsi yang mengalir ke Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-35,” katanya.

Gus Ipul menambahkan, apabila nantinya terbukti terdapat pihak yang melakukan tindakan tersebut, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab sepenuhnya.

Baca Juga: Perkuat Tata Kelola, Akses Layanan UMKM di Jakarta Kian Diperluas

“Jika benar, maka pihak-pihak yang melakukan itu harus bertanggung jawab sepenuhnya,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang menggiring opini publik dengan tuduhan yang belum terbukti. Sebab, pernyataan tanpa dasar yang jelas dapat merugikan organisasi sekaligus mencemarkan nama baik jam’iyah Nahdlatul Ulama.

“Jika masih ada yang memaksa, kita minta untuk bisa dibuktikan. Kita minta tidak hanya memberikan pernyataan, tetapi lengkapi dengan bukti-bukti yang nyata, bukan hanya sekadar opini,” kata Gus Ipul. ***