SuaraJakarta.id - Harga sejumlah komoditas pangan pokok di wilayah DKI Jakarta terpantau naik dalam beberapa hari ini. Mulai dari beras, daging, hingga gula dan garam dapur harganya meroket di berbagai pasar tradisional lbu Kota.
Misalnya, harga daging sapi tertinggi di wilayah Jakarta hari ini mencapai Rp 170.00 per kilogram di Pasar Petojo Ilir. Sedangkan harga terendah sudah di Rp 130.000 per kilogram, di Pasar Mampang Prapatan.
Harga gula pasir tertinggi di Jakarta mencapai Rp 17.000 per kg, di Pasar Glodok dan terendah Rp 14.000 per kilogram di Pasar Pos Pengumben.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta August Hamonangan meminta Pemprov DKI untuk mengambil tindakan cepat melakukan stabilisasi harga pangan.
"Pengecekan seperti operasi pasar ini sangat penting dilakukan Pemprov DKI untuk menjaga kestabilan harga dan memastikan stok pangan di lapangan aman," ujar August kepada wartawan, termasuk Suara.com, Jumat (6/10/2023).
Seharusnya, kata August, sebelum harga melonjak Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan (KPKP) sudah mengantisipasi adanya potensi lonjakan harga pangan.
"Di tengah Presiden menggalakkan ketahanan pangan, harusnya Pemprov DKI Jakarta sudah maju melangkah. Selain itu juga harus fokus pada penanaman tanaman produktif, manajemen dan penataan distribusi daging sapi, ayam, telur yang harus terus ditingkatkan," tuturnya.
Informasi mengenai harga pangan dan ketersediaan barang atau stok harus disampaikan secara rutin ke masyarakat lewat media sosial.
"Agar tiap penjual maupun pembeli bisa mengetahui harga pasaran yang terbentuk, sehingga penjual tidak berspekulasi untuk menaikkan harga jual karena keterbatasan informasi (Assymetric Information) akan stok maupun harga pasaran komoditas," ujarnya.
Baca Juga: Atasi Krisis Air Akibat Kekeringan, Upaya Pemprov DKI Jakarta Diapresiasi
Menurut anggota Komisi D DPRD DKI ini, informasi merupakan faktor penting bagi penjual untuk menaikkan atau menurunkan harga. Maka, informasi terkait stok dan harga pasaran harus tersampaikan dengan maksimal dan masif juga kepada para penjual.
"Begitu juga kepada pembeli, dengan informasi harga yang akurat, pembeli akan menentukan sikap untuk membeli sekarang atau menunda, dan penundaan tersebut akan menstabilkan kembali harga pasar karena turunnya permintaan (demand), jadi informasi sangatlah vital terhadap fungsi kontrol harga komoditas di pasar," imbuh dia.
Berita Terkait
-
Atasi Krisis Air Akibat Kekeringan, Upaya Pemprov DKI Jakarta Diapresiasi
-
Bantah Tanggul Bocor di Muara Baru Punya Giant Sea Wall, Begini Penjelasan Pemprov DKI
-
DPRD DKI Minta Heru Budi Lobi Pemerintah agar Integrasi Tarif Transportasi Berlaku Juga untuk KRL
-
Samakan dengan Mal Sarinah, Pemprov DKI Berencana Revitalisasi Pasar Tanah Abang
-
Dishub DKI: Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Sesuai Status Ekonomi Belum Bisa Diterapkan Dalam Waktu Dekat
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Pakar Curiga Prabowo Sudah Lama Tahu Disadap, Mengapa Baru Sekarang Bertindak?
- Jalan Mulus Dibeton, ke Teluk Kiluan dari Bandar Lampung Kini Cuma 2 Jam
- Jika Suket Gibran Bermasalah, Siapa yang Membuatnya Lolos? Pakar UGM Ungkap Potensi Pidana
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
BRI Multiguna Dukung Nasabah Payroll Wujudkan Peluang Usaha Sampingan
-
Industri Makanan Tumbuh 7,09 Persen, Penguatan Pertanian Hulu-Hilir Jadi Sorotan
-
BRI Kartu Kredit Touch Bikin Transaksi Digital dan Belanja Online Makin Untung
-
Waketum PBNU Gus Ipul : Kita Percaya Penuh Pada Presiden Prabowo
-
Gus Ipul Tegaskan Muktamar ke-35 NU Tak Terkait Uang Korupsi