Tim Hukum Ganjar Mahfud Kediri Raya Buat Hotline Aduan Kediri

SuaraJakarta.id - Tim Hukum Ganjar Mahfud Kediri Raya membuka hotline aduan Pemilu 2024 guna menampung berbagai bentuk laporan atau indikasi kecurangan terhadap proses pemilu.

Dewan Pembina Tim Hukum Ganjar Mahfud Kediri Raya, Ander Sumiwi Joana menjelaskan, dibukanya aduan ini merupakan respon sekaligus tindakan preventif dengan adanya berbagai gejolak demokrasi yang akhir-akhir ini menyeruak di berbagai media masa.

Ander menegaskan, jika nantinya terdapat bukti-bukti kecurangan yang masuk kepada Tim Hukum Ganjar Mahfud Kediri Raya, pihaknya berani untuk melawan berbagai bentuk intimidasi dan kecurangan yang terjadi dalam tahapan Pemilu 2024 kali ini.

“Sepanjang ada potensi mengganggu kemurnian pemilu ini, maka kami siap melawan,” tegas Ander saat konferensi pers di Fave Hotel, Senin, (12/2/2024).

Baca Juga: Namanya Masuk Bursa Cawapres Prabowo, Erick Thohir: No Comment

Dengan hal ini, Ander bersama kawan-kawannya, membuka aduan melalui Whatsapp dengan nomor 085258883359 serta membuka posko aduan yang berada di Posko Tim Pemenangan Cabang (TPC) Kabupaten Kediri, di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga menegaskan bahwa meski membuka hotline aduan di masa tenang Pemilu ini, pihaknya tidak melakukan kampanye dalam bentuk apapun.

Adapun hotline ini dibuka 24 jam, di mana seluruh elemen masyarakat bisa mengadukan berbagai bentuk kecurangan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Sedangkan masa kerja hotline ini akan berlangsung hingga tahapan pemilihan presiden berakhir.

Di sisi lain, mereka juga meminta seluruh aparat untuk tetap menjaga netralitasnya dalam prosesi pemilihan umum di tahun ini. Sehingga diharapkan pemilu 2024 menjadi pesta demokrasi yang jujur, adil, dan bermartabat.

“Kita menolak pemilu yang kacau, kita menolak pemilu yang diskriminasi, kita mengangkat pemilu yang beretika, beradab, dan bermoral,” lugasnya.

Baca Juga: Menag ke Masyarakat: Jangan Pilih Pemimpin yang Gunakan Agama sebagai Alat Politik