Mas Dhito Bakal Perjuangkan Perda Sound Horeg

SuaraJakarta.id - Calon Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana bakal memperjuangkan peraturan daerah (Perda) yang dapat menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan sound horeg di Kabupaten kediri.

Mas Dhito, sapaan akrab Cabup Kediri nomor urut 02 itu berpendapat, menyikapi sound horeg perlu adanya diskusi bersama yang juga melibatkan kepolisian. Menjadi bentuk komitmennya, nantinya terkait sound horeg itu akan menjadi usulan eksekutif supaya bisa dituangkan dalam Perda penyelenggaraan ketertiban umum.

“Saya akan menuangkan aturan dalam (Perda) ketertiban umum untuk penyelenggaraan sound horeg,” katanya, merespons harapan dari pelaku rental sound horeg Kediri saat bertemu di Tempat Bercakap, Kamis (7/11/2024).

Dalam pertemuan yang dihadiri Mas Dhito itu, sebelumnya pelaku rental sound horeg Kediri membahas rencana pelaksanana kegiatan battle sound yang akan digelar di daerah sekitar Bandara Dhoho Kediri.

Baca Juga: Ditanya Strategy Atasi Kesenjangan Digital di Pendidikan, Strategi Deny Nggak Nyambung

Heri Setiawan owner dari Brengos Pro Audio menyebut, pelaksanaan battle sound itu akan diikuti 25 rental sound dan dimulai dengan kegiatan cek sound pada Jumat (8/11/2024) pukul 19.00 WIB adapun battle sound akan dilakukan pada Sabtu (9/11/2024) pada pukul 15.00 WIB.

“Nanti ada senam massal sekitar 2000 orang, setelah senam selesai jam 19.00 kita mulai acara seremonial dan (dilanjutkan) battle sampai pukul 23.00 WIB, nanti 24 sound yang akan battle, 1 sebagai komando,” urainya.

Dalam kegiatan itu, Brengos Pro Audio yang didapuk sebagai komando akan mengeluarkan 24 sub, adapun untuk 24 sound yang ikut battle membawa 12 sub. Bagi masyarakat yang akan menonton kegiatan battle sound itu, ditegaskan Heri, tidak dipungut tiket masuk atau gratis.

“HTM memang kita gratiskan karena ini hajat teman-teman sedulur sound horeg Kediri,” bebernya.

Warga yang akan menonton kegiatan itu, berdasarkan kesepakatan pihak Desa Grogol dan Bulusari yang menjadi area lokasi kegiatan hanya dikenakan tarif parkir kendaraan. Adapun untuk pedagang kaki lima (PKL) digratiskan dengan catatan ikut menjaga kebersihan.

Baca Juga: Heru Ingatkan ASN Jaga Netralitas di Pilkada 2024

“Yang mengelola PKL, kemudian parkir semua warga setempat, dari teman-teman sedulur sound horeg tidak ikut campur. Memang sepenuhnya untuk warga sekitar,” tandasnya.