SuaraJakarta.id - Statistik Hayati merupakan data penting yang mencakup kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa penting lainnya, yang menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.
Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia, Lembaga Demografi FEB UI bekerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI menyelenggarakan Dialog Kebijakan bertajuk 'Penguatan Statistik Hayati Indonesia: Kolaborasi dan Strategi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan'.
Kegiatan berlangsung di The Westin Jakarta ini menghadirkan para pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, serta organisasi internasional.
Dalam agenda ini berbagai isu dan strategi penguatan sistem Statistik Hayati nasional dibahas untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
"Pengembangan sistem teknologi informasi yang aman untuk memastikan data kependudukan yang akurat dan melindungi kerahasiaan informasi sangat penting dilakukan," kata Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI Muhammad Cholifihani dalam rilis yang diterima, Juamt (31/1/2025).
Sementara Regional Advisor for Civil Registration and Vital Statistic, Data for Health (D4H) Programs, Global Health Advocacy Incubator (GHAI), Dr. Om Prakash Bera menyoroti perlunya mekanisme pendanaan jelas dan berkelanjutan.
"Tentu mekanisme ini penting untuk mendukung sistem Civil Registration and Vital Statistics (CRVS), mengingat manfaat yang diberikan ke berbagai sektor pemerintahan," jelas dia.
Di sesi petama, Perencanaan dan Penganggaran Pengembangan Statistik Hayati di Indonesia Alfina Fasriani, Senior Statistician Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan pencatatan kematian selama pandemi COVID-19, pencatatan kelahiran dan kematian di wilayah terpencil seperti NTT dan Papua masih menjadi tantangan.
Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri RI Handayani Ningrum menggarisbawahi tantangan geografis dan keterbatasan sumber daya di daerah 3T.
Baca Juga: Ada Pembangunan Stasiun MRT, Dishub DKI Rekayasa Lalin Jalan MH Thamrin Hingga 28 Februari 2025
Perwakilan dari Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan RI menambahkan bahwa pendanaan untuk statistik hayati memerlukan perencanaan yang lebih terperinci dan terintegrasi dalam APBN maupun APBD.
Berita Terkait
Terpopuler
- Jenderal yang Menanggalkan Gelar Andi, Kini Bergelar Pahlawan Nasional
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- 5 Sepatu Adidas Tanpa Tali yang Praktis dan Nyaman Buat Jalan hingga Lari
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
Pilihan
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
-
Hidayat Nur Wahid Mendadak Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ada Apa?
-
Gibran Tinggalkan Istana Tak Pakai Mobil RI-2 Usai Nyatakan Niat Mundur
-
Menko Yusril soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Percuma, Tak Ada Gunanya
-
Usai Sampaikan Niat untuk Mundur, Gibran Klaim Dapat Saran untuk Fight di PTUN dari Prabowo
Terkini
-
Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota
-
Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda
-
Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?
-
Tingkatkan Kualitas Keamanan, PPKK Perkuat Pengamanan Kawasan, Pasang Puluhan CCTV
-
Transaksi Jasa Pelabuhan Lebih Praktis dan Transparan, Bank Mandiri Andalkan Kopra Port Solutions