Masih Kekurangan Personel, DKI Jakarta Belum Bisa Tambah Pos Damkar

SuaraJakarta.id - Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan mengaku pihaknya masih kekurangan personel sehingga belum dapat melakukan penambahan pos pemadam kebakaran.

“Di Jakarta itu jumlah personel pemadam kebakarannya saat ini jumlahnya 3.700 orang. Idealnya, 11.000 orang. Kurang,” kata Satriadi di Jakarta, Selasa (4/2/2025) seperti dimuat ANTARA.

Di sisi lain, jumlah pos pemadam kebakaran di Jakarta baru terdapat 170 pos dari 267 pos yang dibutuhkan.

Menurut dia, idealnya satu kelurahan minimal memiliki satu pos pemadam kebakaran, sehingga total dibutuhkan 267 pos untuk satu kelurahan di Jakarta.

Baca Juga: Bidik Poin Maksimal, Carlos Pena Minta Persija Bangkit dan Fokus Lawan Dewa United

Namun sayangnya, personel yang dimiliki pun masih kurang, sehingga hal itu yang menjadi salah satu tantangan untuk menambah pos pemadam di Jakarta.

“Sebenarnya di negara-negara dunia itu poinnya response time (kecepatan dalam penanganan), meminimalisir kerugian harta benda dan korban jiwa. Makin banyak pos pemadam kebakaran kita, maka responsnya cepat. Apalagi, Jakarta macet dan segala macam. Maka, dengan penyebaran pos kebakaran itu, saya yakin frekuensi kebakaran dan kerugiannya pasti bisa kita tekan,” kata Satriadi.

Satriadi mengaku dirinya sudah melakukan pengajuan penambahan jumlah personel sejak tiga tahun yang lalu, namun hingga saat ini belum ada kebijakan untuk penambahan personel,

“Karena kan secara ketentuan kan belum boleh nambah PJLP (Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan) dari pusat. Mungkin itu perlu anggaran juga,” kata Satriadi.

Sebelumnya, persoalan ini juga sudah menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Baca Juga: Imbang Lawan PSBS, Raka Cahyana Sebut Persija akan Perbaiki Performa Hadapi Dewa United

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono mengatakan, saat ini jumlah pegawai di Dinas Pemadam Kebakaran (Gulkarmat) masih belum ideal, karena keterbatasan anggaran belanja pegawai.