DPRD Jakarta Usul Lakukan Operasi Pasar Untuk Cegah Kelangkaan Gas LGP 3 Kg

SuaraJakarta.id - DPRD DKI Jakarta lakukan langkah progresif untuk mencegah kelangkaan gas LPG 3 kg di pasar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mengatakan, cara efektif untuk mencegah itu dengan melakukan operasi pasar.

Menurutnya, kelangkaan gas LPG 3 kg tidak dapat dilihat dari satu sisi saja. Sebab, perlu koordinasi dengan berbagai pihak. Apalagi dampaknya dirasakan dari berbagai aspek.

“Mekanisme distribusi perlu dibahas terlebih dahulu secara holistik sebelum mengambil sebuah kebijakan,” kata Dwi di Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Mengenai kuota gas LPG 3 kg di Jakarta pada 2025, politisi PDI Perjuangan itu mendorong percepatan operasi pasar, sebagaimana yang telah diinstruksikan presiden. Dwi menekankan kalau operasi pasar harus dilakukan untuk mengaktifkan kembali pengecer gas LPG 3 kg sesuai dengan kondisi dan wilayah masing-masing.

Baca Juga: Persija Hadapi Dewa United, Carlos Pena Cari Cara Terbaik untuk Dapatkan Poin

“Operasi pasar menjadi syarat mutlak untuk menghindari adanya penimbunan, sehingga harganya bisa dikendalikan,” katanya.

Lebih lanjut, Komisi B DPRD DKI Jakarta juga menyoroti peran Pemprov DKI dan jajarannya dalam mengantisipasi potensi kelangkaan serta penyimpangan distribusi di tingkat agen dan pengecer.

“Pemda beserta jajaran sudah sepatutnya sigap dan cepat untuk mengantisipasi semuanya,” tutur dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, sebelumnya menyatakan bahwa pengecer elpiji 3 kg dapat kembali beroperasi pada hari ini, namun berganti nama menjadi sub-pangkalan. Kembalinya pengecer boleh berjualan gas elpiji 3 kg ini setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan komunikasi dengan Bahlil Lahadalia.

“Semua pengecer ya, pengecer yang ada kami fungsikan. Mereka per hari ini mulai menjadi sub-pangkalan,” ujar Bahlil, Selasa.

Baca Juga: Persija Mudah Kebobolan, Carlos Pena: Kami Harus Bertahan Lebih Baik

Adapun tujuan dari pengoperasian kembali pengecer elpiji 3 kg, yakni untuk menormalkan kembali jalur distribusi gas bersubsidi tersebut. Namun para pembeli masih harus menggunakan KTP dalam setiap kali pembelian.

Para pengecer juga saat ini telah berubah nama menjadi sub-pangkalan, kata Bahlil, dibekali aplikasi Pertamina yang bernama MerchantApps Pangkalan Pertamina.

Melalui aplikasi tersebut, kata dia, pengecer bisa mencatat siapa yang membeli, berapa jumlah tabung gas yang dibeli, hingga harga jual dari tabung gas tersebut.