Pemprov DKI Masih Kaji Wacana Penggunaan QRIS untuk Penjualan Elpiji 3 Kg

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini masih mengkaji wacana penggunaan metode pembayaran digital dengan Kode Respon Cepat Standar Indonesia (Quick Response Code Indonesian Standard/QRIS) untuk penjualan dan pembelian elpiji tiga kilogram (3 kg).

"Untuk penataan ini, tidak bisa langsung seketika, kita perlu lakukan sosialisasi, kita perlu lakukan edukasi, kemudian sistemnya harus pas juga," kata Penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi di Jakarta, Selasa (11/2/2025) seperti dimuat ANTARA.

Teguh mengatakan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui hingga akhirnya sebuah usulan atau wacana itu menjadi kebijakan.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt.) Asisten Perekonomian dan Keuangan (Asperkeu) Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Suharini Eliawati mengatakan kajian dilakukan Pemprov DKI Jakarta secara menyeluruh dengan melibatkan akademisi.

Baca Juga: Carlos Pena Tidak Tertekan dengan Rentetan Hasil Buruk Persija Jakarta

"Kami sekarang ini melakukan kajian secara holistik dengan teman-teman akademisi. Kira-kira mana yang paling gampang untuk masyarakat," kata Eliawati.

Adapun terkait wacana penggunaan QRIS untuk penjualan elpiji tiga kilogram, sambung dia, akan membantu untuk pengawasan di tingkat agen dan pangkalan.

"Benar enggak sih, jangan sampai hanya KTP-nya saja, padahal ternyata agennya ada dimana, pangkalannya ada dimana," ujar Eliawati.

Sementara untuk pembelian, penggunaan QRIS bertujuan agar elpiji tiga kilogram benar-benar dibeli masyarakat sasaran yakni masyarakat miskin.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan nantinya akan membuat QRIS untuk warga yang ingin membeli elpiji 3 kilogram agar kuota elpiji di kota ini dapat terjaga dan tidak bisa dibeli oleh warga luar Jakarta.

Baca Juga: Persija vs Persib, Carlos Pena: Kami akan Kumpulkan Energi demi Raih Tiga Poin

“Nanti kita atur. Begitu sudah kita atur berapa pengguna elpiji yang di Jakarta, siapa yang berhak terima, database-nya kita lengkap, nah nanti menurut dari Dinas Perdagangan mau dibikin kayak QRIS. Begitu di-'tap', kayak RFID (Radio Frequency Identification), di-tap ternyata lho kok KTP-nya bukan DKI. Nah, berarti ketahuan,” kata Hari.