SuaraJakarta.id - Kerja sama antara Jakarta dan Bekasi untuk pemakaian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat akan berakhir pada tahun 2026 mendatang.
Nantinya, akan diputuskan apa saja yang akan menjadi kompensasi bagi Bekasi jika Jakarta ingin melanjutkan kontrak itu.
Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahyono mengaku akan membahas soal klausul kontrak penggunaan TPST Bantargebang dengan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Rencananya, ia akan meminta sejumlah kompensasi yang akan bermanfaat bagi warga Bekasi.
"Tadi pak gubernur meminta saya, nanti setelah lebaran. Kita akan duduk bareng, jadi bicaranya bukan lagi masalah kerja sama, terkait dengan sampah," ujar Tri di TPST Bantargebang, Rabu (19/3/2025).
"Tetapi, juga secara umum apa yang bisa dikontribusikan DKI Jakarta dalam rangka juga mensejahterakan daerah yang ada di wilayah sekitar," jelasnya.
Kontribusi mensejahterakan warga Bekasi yang dimaksud adalah permintaan membangun dua jalan layang alias flyover dan dua rumah susun (rusun).
Ia menyebut hal ini akan memberikan dampak positif bagi warga Bekasi yang kesehariannya bekerja di Jakarta.
"Kan kita sudah mengajukan flyover dua, mengajukan rumah susun dua, dalam rangka tentunya itu tadi bagaimana kita mengefisienkan warga masyarakat yang memang akan berangkat ke jakarta ya kita imbau terus untuk berubah menggunakan public transport," jelasnya.
Baca Juga: Kebakaran Di TPST Bantargebang Telah Dilokalisir Dan Proses Pendinginan
Aglomerasi
Tri mengatakan sebagai wilayah aglomerasi, sudah selayaknya kerja sama antar daerah digalakkan. Apalagi, persoalan yang dihadapi kerap kali saling berkesinambungan.
"Tentunya saya kira langkah cepat Gubernur dalam rangka membantu Kota Bekasi, terkait dengan peralatan. Kemudian, pemberdayaan manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya ini menunjukkan satu hubungan yang baik dan tentu kami juga merasakan dampak manfaatnya," ungkapnya.
Ia pun berharap nantinya kerja sama Bekasi-Jakarta tak hanya urusan sampah saja tapi juga persoalan lain yang lebih strategia.
"Ke depan, tentu akan lebih banyak lagi yang bisa kita kerja samakan dalam rangka tentunya Jakarta punya persoalan terkait dengan kemacetan, Jakarta juga punya problem tentang banjir dan sampah, tentunya juga implikasi dari daerah daerah sekitarnya," katanya.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut pemerintah akan segera mengatur regulasi terkait biaya pengolahan sampah alias tipping fee.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Andrew Andhika Segera Nikah Lagi, Kantongi Restu Calon Mertua Meski Sempat Selingkuh
-
Muse Guncang Jakarta! 18 Tahun Penantian Terbayar Lunas dengan 'Hysteria' dan Pesta Rock Adrenalin
-
Alasan Netizen Kecewa dengan Reshuffle Prabowo: Ada Apa dengan Qodari dan Nasbi?
-
Tuduh Termul, Gus Nur Bandingkan Aturan Baru KPU Dengan Pelamar Kerja Bergaji UMR
-
Ngeri! Bus Transjakarta Hantam Bangunan di Cakung, Penumpang dan Warga Terluka