Mimpi Sekolah Gratis di Jakarta Selangkah Lebih Dekat, Naskah Akademik Dikirim ke DPRD

SuaraJakarta.id - Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyatakan kajian akademis untuk merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan selesai dilakukan. Naskah tersebut telah dikirim ke DPRD untuk jadi acuan revisi Perda.

Hal ini dikatakan, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sarjoko, belum dapat memastikan tanggal pasti pengiriman naskah akademik tersebut kepada DPRD. Revisi ini diperlukan untuk mewujudkan program sekolah gratis yang sebelumnya telah dicanangkan oleh DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.

"Setahu saya, sepertinya sudah (kirim naskah akademik Perda sekolah gratis). Nanti kita cek lagi ya," ujar Sarjoko kepada wartawan, Minggu (23/3/2025).

Meski begitu, Sarjoko terus mendorong agar Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD segera melakukan pembahasan untuk merevisi Perda tersebut.

"Ya secara prinsip kita sedang beriring untuk proses revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Dan ini sudah, kalau nggak salah sudah kita sampaikan ke DPRD untuk bisa dilakukan pembahasan di Bapemperda," ucap Sarjoko.

Meskipun begitu, Sarjoko enggan berkomentar lebih lanjut mengenai kemungkinan implementasi sekolah gratis dalam 100 hari kerja Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

"Ya nanti kita coba lihat saja (bisa 100 hari atau tidak)," ujarnya singkat.

Sebelumnya, Disdik DKI juga sempat mengungkapkan bahwa mereka tengah berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri untuk menyusun kajian akademis terkait penerapan sekolah gratis.

Sarjoko menyebutkan bahwa mereka sedang melakukan persiapan konsultasi dengan Biro Hukum Kemendagri untuk memperdalam materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Baca Juga: Pramono Mau Uji Coba Sekolah Gratis di 40 Sekolah Jakarta: Swasta Kaya Raya Tak Masuk

"Kami menargetkan kajian akademis ini rampung bulan ini agar sekolah gratis, terutama di sekolah swasta, bisa segera terealisasi. Namun, target ini bersifat dinamis karena kami baru berkonsultasi dengan Kemendagri untuk membuat naskah akademik ini," jelas Sarjoko kala itu.

Sekolah Rakyat di 45 Titik

Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial juga tengah mengebut realisasi program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu target pemerintah Presiden Prabowo.

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyatakan 45 titik siap digunakan untuk menggelar Sekolah Rakyat tahap pertama.

"Per hari ini sudah ada 45 -titik- tahap pertama yang sudah siap membuka pendaftaran siswa," kata Mensos dalam pernyataan tertulis di Jakarta pada Jumat (21/3).

Ia menyebutkan, 45 titik itu merupakan bagian dari 211 titik yang diusulkan sebagai lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.