SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengungkapkan kondisi Simpang Susun Semanggi yang tak seindah dulu saat pertama kali diresmikan 2017 lalu. Ia menyebut kilauan cahaya yang mengelilingi jalan itu tiap malam kini sudah hilang.
Pramono menyebut lampu-lampu yang terpasang di Simpang Susun Semanggi itu telah dicuri oleh oknum tak bertanggung jawab. Namun, ia tak merinci sejak kapan lampu yang terpasang mulai hilang.
"Dulu kan kalau teman-teman ingat ya, Semanggi kan pernah bercahaya menyala dengan baik. Tiba-tiba lampunya hilang. Kasusnya juga sama. Kasusnya dicuri," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (15/4/2025).
Menindaklanjuti hal ini, Pramono mengaku sudah meminta jajarannya untuk kembali memasang lampu. Ia menargetkan pada bulan Mei atau Juni 2025 Simpang Susun Semanggi bisa kembali menyala.
"Tetapi kali ini saya sudah memerintahkan lagi untuk bulan Mei atau Juni ini, Semanggi kita buat nenyala yang lebih baik," kata Pramono.
Lebih lanjut, ia berharap tak ada lagi oknum yang berani mencurinya. Apabila dilakukan lagi, akan ada sanksi yang menanti pelaku.
"Mudah-mudahan tidak dicuri," katanya.
Sebagai langkah pencegahan, Pramono telah meminta pemasangan CCTV dan menyiapkan petugas untuk mengawasi lampu-lampu ini agar tak dicuri lagi.
"Maka untuk itu kami pasang CCTV di mana-mana dan kami juga akan menaruh orang untuk melakukan pengawasan terhadap hal itu," pungkasnya.
Baca Juga: Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak
Besi JPO Daan Mogot Hilang
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menjanjikan segera menindaklanjuti hilangnya sejumlah besi pada anak tangga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Daan Mogot, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.
“Memang itu dicuri dan kami segera tindak lanjuti,” tegas Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (15/4).
Pramono mengakui sudah menerima laporan, ia juga sudah memerintahkan jajarannya untuk memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di lokasi kejadian.
Pramono menjelaskan hal itu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi karena yang dirugikan tidak hanya pemerintah tetapi juga warga yang selama ini menggunakan JPO.
Menurut Pramono, pencurian fasilitas umum bukanlah hal baru yang terjadi di Jakarta. Ia mencontohkan kasus pencurian lampu di kawasan Semanggi yang sempat membuat area tersebut gelap gulita.
Berita Terkait
-
Acara Gowes Bareng Pramono Bakal Lintasi JLNT, Komunitas Pesepeda dan Pejalan Kaki Menolak
-
Dishub DKI Sebut Penumpang Arus Balik di Jakarta Naik 129 Persen, Pendatang Baru Membludak?
-
Dishub DKI: Rute Transjabodetabek Bakal Ditambah dari Pusat Kota Tangerang dan Tangsel
-
Direksi Titipan Biang Kerok? Pramono Anung akan Bongkar Habis Manajemen Bobrok Bank DKI
-
Blok M Jadi Ibu Kota ASEAN? Gubernur Renovasi Besar-Besaran Taman Ini
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
-
Melania Trump Hendak Dibunuh saat Belanja Baju, Ada 'Orang Dalam' Berkhianat
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
Terkini
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun
-
Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan, 21.060 Bibit Ditanam di Pesisir Jakarta
-
Dari Parenting hingga Drone, Dua Kreator Ungkap Pesona Pesisir Jakarta
-
BRI Peduli Tanam 24.000 Mangrove untuk Pulihkan Pesisir di Jawa Barat
-
Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden