Kementerian Haji Minta Calon Pegawai dari Kementerian Agama Bersih dari Korupsi

SuaraJakarta.id - Kementerian Haji dan Umrah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu proses asesmen calon sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan yang akan bergabung ke lembaga baru tersebut.

"Kami meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas. Ini langkah preventif agar sejak awal, Kemenhaj tidak kecolongan," ujar Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Jumat 3 Oktober 2025.

Selain penyerahan nama calon SDM, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dengan KPK dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji.

Kolaborasi ini mencakup penyusunan sistem pencegahan korupsi, pemberian rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik-titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.

"Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj, mulai dari tata kelola kelembagaan hingga layanan haji harus sesuai peraturan perundangan sekaligus menutup celah praktik korupsi," katanya.

Gus Irfan menegaskan Kemenhaj berkomitmen penuh menghadirkan integritas, dalam seluruh aspek penyelenggaraan haji.

"Pesan Presiden jelas, Kemenhaj harus menjadi wajah integritas. Oleh karena itu, kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata," katanya.

Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa menyambut positif langkah strategis Kemenhaj tersebut.

Ia menegaskan KPK akan mendukung upaya membangun tata kelola penyelenggaraan haji yang bersih dan transparan.

Baca Juga: Kiai NU Sebut Tidak Ada Kerugian Negara di Kasus Kuota Haji

"Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian dan telaah atas potensi dan titik kritis dalam pencegahan korupsi dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan dan sosialisasi kepada Kementerian Haji dan Umrah," kata dia.