Bongkar Aliran Dana Energi Hijau: Jurnalis Nusantara Asah Senjata 'Follow The Money' di Jakarta

SuaraJakarta.id - Di tengah gemerlap janji transisi energi menuju Indonesia Emas, sebuah pertanyaan besar seringkali luput dari perhatian publik, ke mana sebenarnya uang ratusan triliun itu mengalir?

Menjawab keresahan ini, puluhan jurnalis dari berbagai penjuru nusantara berkumpul di Jakarta pada penghujung November 2025.

Bukan sekadar seminar biasa, pertemuan yang diinisiasi oleh Ekuatorial.com, The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ), dan Responsibank ini menjadi kawah candradimuka.

Bertajuk "Reportase Keuangan Berkelanjutan dan Transisi Energi di Indonesia", forum ini membekali para pewarta dengan senjata baru untuk mengawasi akuntabilitas lembaga keuangan di balik proyek-proyek energi yang seringkali diklaim hijau namun berdampak merah bagi warga lokal.

Dwi Rahayu Ningrum dari The PRAKARSA membuka mata peserta tentang sisi gelap industri nikel komponen utama baterai EV. Ia menyoroti bagaimana dekarbonisasi seringkali melupakan keadilan bagi masyarakat adat dan perempuan di sekitar tambang.

"Negara wajib memastikan distribusi manfaat dan beban yang adil. Penggunaan royalti nikel tidak boleh hanya untuk mensubsidi industri, tetapi harus diprioritaskan untuk memulihkan kerugian ekonomi warga," ujarnya, Minggu (30/11/2025) di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.

Isu Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) menjadi sorotan utama. Jangan sampai label energi bersih justru menjadi legitimasi untuk merampas hak ruang hidup komunitas lokal tanpa persetujuan mereka.

Banyak mungkin yang bertanya bagaimana cara membongkar praktik klaim hijau palsu? Zakki Amali, Research Manager di Trend Asia, memperkenalkan teknik investigasi Follow The Money. Ini adalah metode menelusuri aliran dana untuk menemukan siapa "bos" sebenarnya di balik kerusakan lingkungan.

"Siapa pelanggan atau pembeli utama? Apa ada kontrak besar jangka panjang? Lebih banyak uang yang terlibat, berarti lebih banyak leverage untuk advokasi," papar Zakki.

Baca Juga: Larang Perdagangan Daging Anjing dan Kucing, DMFI Apresiasi Langkah Progresif Gubernur DKI

Di acara tersebut, para jurnalis diajak membedah struktur perusahaan yang sengaja dibuat rumit, menelusuri peran Bank Pembangunan hingga Dana Kekayaan Negara (SWF).

Hal senada ditegaskan oleh Linda Rosalina dari TuK Indonesia. Ia mengingatkan bahwa bank, terutama Bank BUMN, seringkali tidak netral.

"Bank di Indonesia, utamanya Bank BUMN, menjadi kreditor terbesar dalam memfasilitasi kerusakan lingkungan. Ironinya, keuntungan dari kerusakan itu justru kembali ke pemegang saham di negeri asalnya, bukan di Indonesia," ungkap Linda.

Materi berat ini dirasakan sangat relevan oleh jurnalis yang setiap hari melihat langsung lubang tambang di depan rumah mereka. Rabul Sawal, jurnalis dari Halmahera Timur episentrum nikel mengaku mendapatkan perspektif baru.

"Materi dari Mbak Dwi tentang dampak industri nikel benar-benar 'menampar' realitas kami di Halmahera. Selama ini kami melihat lubang tambang dan sungai yang keruh, tapi workshop ini memberi kami kacamata baru untuk melihat siapa sebenarnya yang membiayai kerusakan di halaman rumah kami. Isu keadilan gender dan hak masyarakat adat yang dibahas sangat relevan," ungkapnya.

CEO Ekuatorial.com, Asep Saefullah, menegaskan bahwa output dari pertemuan dua hari ini adalah aksi nyata berupa liputan mendalam yang berkolaborasi lintas daerah.