Penyaluran Bantuan Pangan Terus Berjalan, SPPG Aceh Dialihkan Menjadi Dapur Umum

SuaraJakarta.id - Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum sepenuhnya pulih. Sejumlah daerah masih mengalami gangguan listrik, komunikasi, dan akses logistik. Namun di tengah keterbatasan tersebut, penyaluran bantuan pangan kepada warga terdampak terus berjalan melalui pengalihan fungsi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi dapur umum.

Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) NAD, Mustafa Kamal, menyampaikan bahwa dari total 470 SPPG yang telah beroperasi di Aceh, sebanyak 105 SPPG kini difungsikan sebagai dapur umum untuk melayani masyarakat terdampak banjir.

“SPPG mengalihkan penerima manfaat dari siswa sekolah menjadi warga terdampak banjir. Hingga hari ini, Minggu (7/12/2025), total bantuan yang telah disalurkan mencapai 562.676 porsi makanan,” ujar Mustafa dalam laporannya dari Banda Aceh.

Selain 105 SPPG yang menjadi dapur umum, tercatat 164 SPPG masih beroperasi normal. Sementara itu, sebanyak 161 SPPG terpaksa menghentikan operasional akibat berbagai kendala di lapangan, seperti rusaknya fasilitas, keterbatasan bahan baku, serta terputusnya pasokan listrik dan air bersih. Sebanyak 47 SPPG lainnya belum dapat didata karena jaringan listrik dan telekomunikasi belum pulih.

Kondisi paling mengkhawatirkan dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bener Meriah. Di Aceh Tamiang, sebanyak 30 SPPG belum dapat dipantau kondisinya karena listrik dan jaringan komunikasi masih terputus. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, seluruh 11 SPPG yang ada terpaksa menghentikan operasional.

Situasi serupa juga terjadi di Kabupaten Aceh Utara. Dari 42 SPPG yang telah beroperasi, 32 SPPG masih berhenti sementara, 12 SPPG dialihkan menjadi dapur umum, dan hanya satu SPPG yang dapat beroperasi normal. Di Kabupaten Aceh Tengah, dari 20 SPPG yang ada, 12 SPPG berhenti beroperasi, dua menjadi dapur umum, dan enam lainnya belum dapat dipastikan kondisinya akibat gangguan jaringan.

Di Kabupaten Aceh Timur, dari 40 SPPG, sebanyak 19 berhenti beroperasi, 11 beralih menjadi dapur umum, dua berjalan normal, dan enam belum dapat terdata. Sementara di Kabupaten Bireuen, dari 40 SPPG yang seharusnya beroperasi, 21 SPPG dialihkan menjadi dapur umum dan 17 lainnya berhenti sementara.

Dua SPPG di Kabupaten Bireuen yang masih beroperasi normal bahkan sempat dikunjungi Presiden Prabowo Subianto, yakni SPPG Bireuen Kuala Lancok-Lancok yang dikelola Yayasan Babul Hida Aceh dan SPPG Bireuen Kota Juang Geulanggang Baro 2 yang dikelola Yayasan Hajjah Khuzaijah Affan Mutiara Anak Bangsa.

Di Kabupaten Pidie, dari 43 SPPG yang seharusnya beroperasi, 24 berjalan normal, delapan menjadi dapur umum, dan 11 belum dapat beroperasi. Adapun di Kota Langsa, dari 19 SPPG yang ada, 17 masih belum dapat beroperasi dan dua dialihkan menjadi dapur umum.

Baca Juga: Novotel Jakarta Pulomas Hadir di Jakarta Timur, Pilihan Ideal Libur Weekend Bersama Keluarga

Kondisi relatif lebih stabil terlihat di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Di Aceh Besar, dari 37 SPPG, 20 beroperasi normal, delapan menjadi dapur umum, dan sembilan berhenti sementara. Sementara di Aceh Tenggara, dari 28 SPPG yang beroperasi, 24 berjalan normal dan delapan dialihkan menjadi dapur umum tanpa ada SPPG yang berhenti total.

Di Kota Banda Aceh, dari 27 SPPG yang telah beroperasi, tujuh terpaksa menghentikan layanan sementara, 10 berjalan normal, dan 10 lainnya mengalihkan fungsi menjadi dapur umum bagi warga terdampak banjir.

BGN menegaskan, meskipun bencana banjir masih menyisakan banyak tantangan, keberadaan SPPG tetap menjadi bagian penting dalam penanganan darurat pangan. Dengan fleksibilitas pengalihan fungsi dapur dan kolaborasi lintas pihak, bantuan makanan diharapkan terus menjangkau masyarakat hingga kondisi benar-benar pulih.