Pelaku Usaha Minta Dialog, Kebijakan Transportasi Dinilai Perlu Sinkronisasi

"Tentunya peruntukannya itu tidak sesederhana yang kita bayangkan karena harus ditarik juga sampai ke hulunya. Karena di pabrik pun, kita harus memodifikasi semua proses yang harus kita lakukan pada waktu bongkar muat. Termasuk di dalamnya adalah loading dan unloading facilitynya itu akan memerlukan perubahan di situ," ujarnya.

Di acara yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan SE KDM yang melarang truk sumbu 3 di industri AMDK jika diterapkan tanpa kesiapan yang jelas, maka akan banyak sekali yang menjadi korban.

Karena, menurutnya, AMDK ini tidak sekadar bisnis, tetapi sudah merupakan kebutuhan masyarakat.

Di mana, terutama untuk daerah-daerah yang tidak memiliki air bersih cukup, mereka membutuhkan air minum dalam kemasan ini dalam jumlah yang besar.

"Apa jadinya kalau kemudian tidak diperbolehkan lagi memakai armada yang ada, sedangkan armada yang diizinkan itu belum tersedia," ucapnya.

Tidak hanya itu, menurutnya, ongkos produksinya juga bakalan baik.

"Apa siap masyarakat kita untuk mendapatkan harga AMDK yang lebih tinggi. Kemudian, jangan-jangan juga karena tidak tersedianya armada, maka untuk sampai ke lokasi itu menjadi susah, sehingga akan terjad kelangkaan barang. Itu juga perlu dipikirkan," tukasnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat (Kadin Jabar), Akhmad Hidayatullah, menyatakan siap jadi fasilitator antara industri AMDK dan Gubernur Dedi Mulyadi alias KDM terkait SE pelarangan truk sumbu 3 ini.

"Nanti, melalui Kadin Jawa Barat, kita bersama-sama teman-teman pelaku usaha AMDK dan Ketua Umum Apindo Jabar akan merumuskan kebijakan-kebijakan apa yang nantinya perlu disampaikan melalui diskusi kepada KDM, baik secara informal dan formal. Ini mungkin langkah yang paling efektif yang bisa kita lakukan nanti," ujarnya.

Dia menegaskan meski menjadi mitra strategis pemerintah, Kadin Jabar juga wajib mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah jika itu memang merugikan secara komprehensif kepada pelaku usaha.

"Sehingga, kalau pun nantinya kita menjadi bagian dari sparing partner pemerintah, itu berjalan lebih equal. Tidak lagi, sorry to say, misalkan karena pelaku usaha ini butuh dengan pemerintah, mereka perilakunya diatur oleh pemerintah. Mereka jadi tunduk dengan kebijakan-kebijakan yang nantinya merugikan dampak ekonomi terhadap kita sendiri sebagai pelaku usaha," ucapnya.

Jadi, lanjutnya, para pelaku usaha khususnya AMDK, harus berani menyampaikan kepada KDM kalau memang kebijakan ODOL ini dianggap merugikan mereka.

"Kita harus sampaikan. Kita bersama-sama, kita bareng-bareng ketemu KDM melalui Kamar Dagang dan Industri di Jawa Barat. Ketua Umum kami Pak Almer Faiq Rusydi sangat membuka ruang untuk bisa berdialog dengan KDM. Karena saya rasa KDM tidak anti kritik."

Dia menegaskan bahwa Kadin Jabar siap menjadi fasilitator dan katalisator untuk memberikan masukan secara konstruktif kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Sayangnya hari ini dari pemerintah Jawa Barat belum hadir. Bisa jadi, kalau hadir kita juga sebetulnya surat edaran KDM itu belum diberikan secara resmi kepada kita. Kita hanya mendapatkan secara informal," ungkapnya.