Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota

Pertama, argumentasi dan dasar hukum yang disampaikan para pengusul. Pimpinan DPR akan mempelajari alasan anggota dewan menggunakan hak menyatakan pendapat, termasuk landasan hukum yang mendasarinya.

Kedua, persyaratan jumlah anggota pengusul. Ketentuan mengenai pengajuan HMP telah diatur dalam tata tertib DPR.

Ketiga, sebaran fraksi yang terlibat dalam pengusulan. Pimpinan DPR akan melihat komposisi anggota yang mengajukan hak tersebut sebelum menentukan apakah persyaratannya telah terpenuhi.

"Dan yang kedua tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya. Apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan, jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan," ujar Saan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan persyaratan telah terpenuhi, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan (Rapim). Selanjutnya, pembahasan dapat diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk menentukan agenda dan tindak lanjut sesuai mekanisme parlemen.

Artinya, meskipun dokumen pengusulan telah disampaikan, masih terdapat tahapan yang harus dilewati sebelum HMP menjadi keputusan resmi DPR.

Berapa Jumlah Anggota yang Dibutuhkan untuk Mengajukan HMP?

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak konstitusional DPR yang diatur dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Secara lebih terperinci, Pasal 184 ayat (1) Tata Tertib DPR mengatur bahwa usulan HMP diajukan oleh paling sedikit 25 anggota DPR.

Baca Juga: Gibran Diisukan Dimakzulkan, Soekarno dan Gus Dur Pernah Diberhentikan dengan Cara Berbeda

Dengan jumlah anggota DPR periode 2024–2029 sebanyak 580 orang, angka 53 penandatangan yang diberitakan telah melampaui batas minimal jumlah pengusul tersebut.

Namun, pemenuhan jumlah pengusul bukan satu-satunya persyaratan. Dokumen usulan juga harus memuat materi dan alasan pengajuan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, agar menjadi hak menyatakan pendapat DPR, usulan harus memperoleh persetujuan dalam rapat paripurna yang dihadiri sedikitnya dua pertiga jumlah anggota DPR. Keputusan diambil dengan persetujuan sedikitnya dua pertiga anggota yang hadir.

Dengan demikian, terkumpulnya tanda tangan puluhan anggota DPR belum berarti proses pemakzulan telah dimulai atau Gibran telah diputuskan untuk diberhentikan.

Niat Gibran Mundur Tidak Otomatis Menghentikan Proses DPR

Di tengah perkembangan usulan HMP, Gibran sebelumnya telah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa pagi.