Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

SuaraJakarta.id - Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah DPR RI kembali membuka masa sidang. Di tengah dorongan sejumlah anggota parlemen menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), muncul pertanyaan lain: seandainya Gibran memilih mundur dari kursi wakil presiden, apa yang akan terjadi selanjutnya?

Skenario pengunduran diri ini menjadi salah satu kemungkinan yang dapat dibicarakan di tengah dinamika politik yang berkembang. Namun, mundur secara sukarela berbeda dengan pemakzulan atau pemberhentian melalui proses konstitusional di parlemen.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian penggantinya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih salah satu di antaranya untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan.

MPR Harus Bersidang Maksimal 60 Hari

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Artinya, apabila Gibran mengundurkan diri, posisi wakil presiden tidak otomatis diisi oleh sosok yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pengajuan dua nama oleh presiden hingga pemilihan oleh MPR.

Baca Juga: Warga Antuasias Sambut Wapres Gibran Saat Sambangi Korban Kebakaran Kemayoran

Mekanisme ini menjadi pembeda penting antara pengunduran diri dan pemakzulan. Dalam skenario pengunduran diri, kekosongan jabatan menjadi dasar bagi proses pemilihan pengganti sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pemerintah Tunggu Langkah DPR

Di tengah polemik ijazah Gibran, pemerintah menyatakan akan mengamati perkembangan pembahasan di parlemen.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah belum dapat banyak berkomentar karena DPR baru kembali memulai masa sidang setelah menjalani reses cukup panjang.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, perkembangan sikap DPR baru akan terlihat setelah masa persidangan dibuka, khususnya terkait respons parlemen terhadap dua putusan pengadilan tertinggi mengenai dokumen pendidikan Gibran.