Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Dua putusan tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan MK, permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, MA mengabulkan kasasi pemohon terkait gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam putusannya, surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril menjelaskan masih ada proses yang harus dilalui terkait tindak lanjut putusan MA, yakni pengunggahan putusan pada laman resmi MA dan pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak tergugat.

"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," ungkapnya.

Ia menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara putusan MA juga bersifat final apabila telah diunggah pada laman resminya.

Setelah proses tersebut, menurut Yusril, persoalan akan memasuki ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR. Pemerintah, kata dia, tidak dapat terlalu jauh ikut campur dalam proses tersebut.

Puan Terima Masukan Fraksi, HMP Mulai Dipertimbangkan

Baca Juga: Warga Antuasias Sambut Wapres Gibran Saat Sambangi Korban Kebakaran Kemayoran

Sejalan dengan pernyataan pemerintah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Puan mengatakan pimpinan DPR akan memproses masukan tersebut dan mendengarkan berbagai opsi mekanisme yang dapat ditempuh.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.

Puan menegaskan setiap langkah harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan serta masukan dari fraksi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan draf pengajuan hak menyatakan pendapat telah ditandatangani sejumlah anggota dewan. Dari Fraksi PKS, lebih dari 10 anggota disebut telah membubuhkan tanda tangan dan jumlahnya terus bertambah.

"Sudah tanda tangan. Yang dari PKS 10 lebih, dan nambah terus. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus," ujar Mardani.