Seandainya Gibran Mundur dari Kursi Wapres, Apa yang Terjadi Selanjutnya?

SuaraJakarta.id - Polemik keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah DPR RI kembali membuka masa sidang. Di tengah dorongan sejumlah anggota parlemen menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), muncul pertanyaan lain: seandainya Gibran memilih mundur dari kursi wakil presiden, apa yang akan terjadi selanjutnya?

Skenario pengunduran diri ini menjadi salah satu kemungkinan yang dapat dibicarakan di tengah dinamika politik yang berkembang. Namun, mundur secara sukarela berbeda dengan pemakzulan atau pemberhentian melalui proses konstitusional di parlemen.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri dan terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, mekanisme pengisian penggantinya telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Ketentuan tersebut menyebutkan, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Dengan demikian, Presiden Prabowo Subianto harus mengajukan dua nama calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih salah satu di antaranya untuk mengisi jabatan wakil presiden hingga berakhirnya masa jabatan.

MPR Harus Bersidang Maksimal 60 Hari

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.

Artinya, apabila Gibran mengundurkan diri, posisi wakil presiden tidak otomatis diisi oleh sosok yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, mulai dari pengajuan dua nama oleh presiden hingga pemilihan oleh MPR.

Baca Juga: Warga Antuasias Sambut Wapres Gibran Saat Sambangi Korban Kebakaran Kemayoran

Mekanisme ini menjadi pembeda penting antara pengunduran diri dan pemakzulan. Dalam skenario pengunduran diri, kekosongan jabatan menjadi dasar bagi proses pemilihan pengganti sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Pemerintah Tunggu Langkah DPR

Di tengah polemik ijazah Gibran, pemerintah menyatakan akan mengamati perkembangan pembahasan di parlemen.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah belum dapat banyak berkomentar karena DPR baru kembali memulai masa sidang setelah menjalani reses cukup panjang.

"Apakah nanti DPR akan membentuk panitia angket ataukah tidak perlu dan langsung kepada Hak Menyatakan Pendapat, kami belum tahu dan akan kami amati," ucap Yusril saat ditemui di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Yusril, perkembangan sikap DPR baru akan terlihat setelah masa persidangan dibuka, khususnya terkait respons parlemen terhadap dua putusan pengadilan tertinggi mengenai dokumen pendidikan Gibran.

Dua putusan tersebut yakni Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026.

Dalam putusan MK, permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.

Sementara itu, MA mengabulkan kasasi pemohon terkait gugatan surat keterangan penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam putusannya, surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Yusril menjelaskan masih ada proses yang harus dilalui terkait tindak lanjut putusan MA, yakni pengunggahan putusan pada laman resmi MA dan pelaksanaan tindak lanjut oleh pihak tergugat.

"Jadi masih ada satu proses yang harus dilalui dalam perkara ini dan kalau itu sudah terjadi, sebenarnya proses pembuktian tentang surat keterangan itu sudah selesai," ungkapnya.

Ia menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara putusan MA juga bersifat final apabila telah diunggah pada laman resminya.

Setelah proses tersebut, menurut Yusril, persoalan akan memasuki ranah hukum tata negara yang menjadi kewenangan DPR. Pemerintah, kata dia, tidak dapat terlalu jauh ikut campur dalam proses tersebut.

Puan Terima Masukan Fraksi, HMP Mulai Dipertimbangkan

Sejalan dengan pernyataan pemerintah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima berbagai masukan dari fraksi-fraksi selama masa reses terkait kemungkinan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat.

Usai rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/11/2026), Puan mengatakan pimpinan DPR akan memproses masukan tersebut dan mendengarkan berbagai opsi mekanisme yang dapat ditempuh.

"Tentu saja pimpinan kemudian akan memproses hal tersebut," kata Puan.

Puan menegaskan setiap langkah harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Pimpinan DPR akan terlebih dahulu mendengarkan laporan serta masukan dari fraksi sebelum mengambil langkah lebih lanjut.

Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan draf pengajuan hak menyatakan pendapat telah ditandatangani sejumlah anggota dewan. Dari Fraksi PKS, lebih dari 10 anggota disebut telah membubuhkan tanda tangan dan jumlahnya terus bertambah.

"Sudah tanda tangan. Yang dari PKS 10 lebih, dan nambah terus. Insya Allah, hak menyatakan pendapat jalan terus," ujar Mardani.

Dorongan serupa juga menjadi pembahasan di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin mengatakan penggunaan jalur Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons persoalan ijazah wakil presiden sedang dipertimbangkan dan difinalisasi.

Khozin menilai persoalan tersebut menjadi ujian sejarah Indonesia sebagai negara hukum. Dengan perkembangan konstitusional yang ada, ia menyebut opsi penggunaan HMP sebagai langkah yang dinilai ideal.

Berbeda dengan Pengunduran Diri, Pemakzulan Harus Lewati Tahapan

Wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat berkaitan dengan kemungkinan DPR mengambil langkah politik terhadap posisi Gibran. Namun, mekanisme tersebut tidak bisa disamakan dengan pengunduran diri secara sukarela.

Dalam jalur pemakzulan, DPR harus mengajukan pendapat kepada MK untuk diperiksa dan diputus. Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, proses dapat dilanjutkan ke MPR untuk mengambil keputusan pemberhentian.

Pakar hukum tata negara Titi Anggraini sebelumnya menjelaskan bahwa Hak Menyatakan Pendapat dinilai lebih relevan untuk menindaklanjuti persoalan tersebut dibandingkan hak angket.

Menurut Titi, hak angket merupakan kewenangan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah. Sementara Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang menjadi dasar proses pemberhentian presiden atau wakil presiden.

Ia juga menjelaskan terdapat sejumlah tahapan dan persyaratan dalam penggunaan hak tersebut, mulai dari dukungan anggota DPR lintas fraksi, persetujuan dalam rapat paripurna, hingga pemeriksaan di MK.

Dengan demikian, seandainya Gibran memilih mundur, prosesnya akan berbeda dengan skenario pemakzulan yang kini mulai dibicarakan di parlemen.

Pengunduran diri akan memicu mekanisme pengisian jabatan wakil presiden melalui MPR, sedangkan pemakzulan harus melewati tahapan konstitusional yang melibatkan DPR, MK, dan MPR.

Di tengah polemik yang masih berkembang, keputusan politik Gibran maupun langkah DPR akan menjadi perhatian publik. Sebab, persoalan ini tidak hanya menyangkut posisi wakil presiden, tetapi juga bagaimana putusan lembaga peradilan ditindaklanjuti melalui mekanisme ketatanegaraan.