120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?

SuaraJakarta.id - Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Langkah ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Gibran bisa langsung dimakzulkan setelah usulan tersebut dibawa ke rapat paripurna DPR?

Jawabannya, tidak. Penandatanganan usulan HMP bukan keputusan pemberhentian wakil presiden. Ada sejumlah tahapan politik dan hukum yang harus dilalui sebelum seorang presiden atau wakil presiden dapat diberhentikan dari jabatannya.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan, usulan HMP yang ditandatangani 120 anggota DPR tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Setelah diterima pimpinan DPR, usulan itu dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11/2026).

"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Para pengusul menilai terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat jabatan yang perlu ditindaklanjuti melalui hak konstitusional DPR.

Namun, proses tersebut masih berada pada tahap pengajuan HMP. Belum ada keputusan DPR yang menyatakan Gibran diberhentikan dari jabatan wakil presiden.

120 anggota DPR dari delapan fraksi teken HMP Gibran

Jumlah 120 anggota DPR yang mengajukan HMP telah melampaui persyaratan minimal pengusulan hak tersebut. Dukungan datang dari delapan fraksi partai politik di parlemen.

Berdasarkan keterangan Saan Mustopa, komposisi 120 anggota DPR yang menandatangani usulan HMP terdiri atas:

Baca Juga: Gibran Dapat Dukungan Prabowo untuk Fight, Besok DPR Tunggu Langkah 53 Anggota

1. Fraksi PKS: 28 anggota.
2. Fraksi NasDem: 19 anggota.
3. Fraksi PKB: 18 anggota.
4. Fraksi Partai Demokrat: 18 anggota.
5. Fraksi PDI Perjuangan: 14 anggota.
6. Fraksi Partai Golkar: 11 anggota.
7. Fraksi Partai Gerindra: 11 anggota.
8. Fraksi PAN: 1 anggota.

Fraksi PKS menjadi penyumbang penandatangan terbanyak dengan 28 anggota. Sementara itu, PAN tercatat mengirimkan satu anggota sebagai pengusul.

Keterlibatan delapan fraksi membuat pengajuan HMP tersebut menjadi agenda lintas fraksi di DPR. Meski demikian, jumlah penandatangan tidak dapat langsung disamakan dengan keputusan resmi DPR untuk memberhentikan wakil presiden.

Apa yang terjadi setelah HMP masuk rapat paripurna?

Masyarakat perlu memahami bahwa ada perbedaan antara mengusulkan HMP, menyetujui penggunaan HMP, dan memutuskan pemberhentian wakil presiden.

Dalam mekanisme DPR, pengajuan hak menyatakan pendapat dapat dilakukan oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR. Jumlah tersebut merupakan persyaratan untuk mengajukan usulan, bukan jumlah suara yang otomatis membuat seorang pejabat dapat dimakzulkan.

Usulan yang telah diterima pimpinan DPR selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPR.

Jika usulan HMP diterima untuk dibahas, DPR akan membentuk panitia khusus (pansus) yang terdiri atas seluruh fraksi. Pansus kemudian melakukan pembahasan dan menyampaikan laporan dalam rapat paripurna.

Pada tahap inilah anggota DPR akan membahas substansi pendapat yang diajukan, termasuk dasar argumentasi mengenai dugaan bahwa wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.

Apabila laporan pansus ditolak dalam rapat paripurna, proses HMP dinyatakan selesai. Sebaliknya, apabila laporan disetujui dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran hukum atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan prosesnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan demikian, rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (12/11/2026) menjadi tahapan penting untuk mengetahui bagaimana usulan tersebut akan diproses lebih lanjut.

MK harus memeriksa sebelum usulan pemberhentian diteruskan

Proses pemakzulan presiden atau wakil presiden tidak hanya menjadi kewenangan DPR. Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran penting dalam mekanisme yang diatur UUD 1945.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentiannya.

Apabila DPR memutuskan untuk mengajukan pendapat tersebut kepada MK, permintaan pemeriksaan harus disetujui sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna. Rapat tersebut juga harus dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Setelah menerima permintaan DPR, MK akan memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat tersebut. Berdasarkan Pasal 7B UUD 1945, MK memiliki waktu paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pemeriksaan dan mengambil keputusan.

Artinya, meskipun DPR menyetujui pendapat mengenai dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, keputusan tersebut masih harus diuji melalui proses hukum di MK.

Jika MK menyatakan pendapat DPR terbukti, DPR kemudian meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Sebaliknya, apabila MK menyatakan dugaan tersebut tidak terbukti, proses pemberhentian tidak dapat dilanjutkan melalui mekanisme tersebut.

MPR menjadi lembaga yang mengambil keputusan akhir

Tahapan berikutnya berada di MPR. Lembaga ini akan menggelar sidang untuk memutuskan usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden setelah menerima usulan dari DPR berdasarkan putusan MK.

Dalam sidang tersebut, presiden atau wakil presiden yang diusulkan untuk diberhentikan diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atau pembelaan.

Keputusan pemberhentian harus memenuhi ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Dengan demikian, terdapat tiga lembaga yang memiliki peran berbeda dalam mekanisme pemakzulan, yakni DPR sebagai pengusul dan pengawas, MK sebagai lembaga yang memeriksa serta memutus pendapat DPR, dan MPR sebagai lembaga yang mengambil keputusan akhir mengenai pemberhentian.

Jadi, apakah Gibran langsung dimakzulkan setelah 120 anggota DPR meneken HMP?

Tidak. Sebanyak 120 tanda tangan merupakan dukungan pengajuan hak menyatakan pendapat, bukan keputusan pemberhentian Gibran dari jabatan wakil presiden.

Usulan tersebut masih harus melalui proses pembahasan di DPR. Jika berlanjut ke proses pemberhentian, terdapat pemeriksaan di MK dan keputusan akhir melalui sidang MPR.

Karena itu, perkembangan yang perlu dicermati berikutnya adalah rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026), termasuk keputusan yang diambil dan tahapan kelembagaan setelahnya.

Polemik ini bukan hanya menyangkut posisi Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga menjadi ujian bagi mekanisme pengawasan dan pemberhentian pejabat negara yang telah diatur dalam konstitusi.