Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR

SuaraJakarta.id - Upaya pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru setelah 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).

Usulan tersebut berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2024. Persoalan yang sebelumnya bergulir melalui proses hukum di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) kini berkembang menjadi agenda politik di parlemen.

Perkembangan ini membuat posisi Gibran menjadi perhatian publik. Terlebih, sehari sebelum pengajuan resmi HMP, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran telah mengutarakan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto.

Namun, hingga pengajuan HMP diterima pimpinan DPR, Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Usulan 120 anggota DPR tersebut juga belum menjadi keputusan pemberhentian.

Lantas, bagaimana perjalanan polemik ijazah Gibran hingga berkembang menjadi upaya pemakzulan melalui DPR?

1. Polemik bermula dari surat penyetaraan pendidikan Gibran

Persoalan yang menjadi dasar polemik berkaitan dengan pemenuhan syarat pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi calon presiden dan wakil presiden.

Gibran diketahui menempuh pendidikan di luar negeri. Dalam persidangan di MK pada 2026, pihak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerangkan riwayat pendidikan Gibran, termasuk di Orchid Park Secondary School, Singapura, dan UTS Insearch, Australia.

Persoalan kemudian mengarah pada Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019.

Baca Juga: 120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?

Surat tersebut menerangkan bahwa pendidikan yang ditempuh Gibran di UTS Insearch pada 2006 setara dengan pendidikan kelas 12 atau SMK di Indonesia.

Keabsahan surat penyetaraan inilah yang kemudian dipersoalkan sejumlah pihak. Mereka mempertanyakan dokumen pendidikan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut dan kaitannya dengan persyaratan pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

2. 10 September 2026, Denny Indrayana dan sejumlah pihak mengajukan permohonan ke MK
Polemik persyaratan pendidikan Gibran kembali masuk ke ranah hukum pada 10 September 2026.

Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Para pemohon mempersoalkan pemenuhan persyaratan pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. Mereka meminta MK membuka ruang pembuktian untuk menguji dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.

Salah satu hal yang dipersoalkan adalah penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dinilai berlangsung dalam waktu singkat.