Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR

Dalam permohonan tersebut, para pemohon juga mempersoalkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai persyaratan pendidikan bagi kandidat yang menempuh pendidikan di luar negeri.

Dalil tersebut merupakan argumentasi para pemohon yang kemudian diperiksa dalam persidangan MK.

3. 21 September 2026, sidang perdana gugatan ijazah Gibran digelar
MK menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan atas permohonan tersebut pada 21 September 2026.

Dalam persidangan, kuasa hukum pemohon Bambang Widjojanto menyampaikan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus dipenuhi secara sah dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden.

Para pemohon meminta majelis hakim memeriksa dokumen pendidikan Gibran dan menilai konsekuensi hukumnya apabila dalil yang mereka ajukan terbukti.

Perkara tersebut kemudian berlanjut hingga pembacaan putusan pada Oktober 2026.

4. 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima
Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan atas permohonan yang mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena mereka tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Baca Juga: 120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?

Hakim Konstitusi Adies Kadir menjelaskan bahwa meskipun bukti meyakinkan tersebut tidak ditemukan dalam persidangan, MK tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden melalui perkara tersebut.

Mahkamah menilai para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil pemilu tersebut.

Dengan demikian, putusan MK tidak menyatakan Gibran diberhentikan atau tidak sah menjabat sebagai wakil presiden. Permohonan yang diajukan juga tidak diterima melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.

5. 8 Oktober 2026, Jokowi meminta persoalan diselesaikan melalui mekanisme hukum
Setelah putusan MK, wacana tindak lanjut terhadap persoalan pendidikan Gibran semakin berkembang.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta pihak-pihak yang mempersoalkan persoalan tersebut mengikuti mekanisme hukum dan konstitusi yang berlaku.

Jokowi juga menyampaikan pandangannya mengenai sistem pendidikan luar negeri yang memiliki jalur dan tahapan berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia.