Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?

SuaraJakarta.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (11/11/2026) malam.

Langkah tersebut menjadi perkembangan baru setelah sehari sebelumnya Gibran mengungkapkan niat mundur dari jabatan wakil presiden dalam pertemuan dengan Prabowo.

Ketua Umum Relawan Pro-Jokowi (Projo), Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut ketika dikonfirmasi Suara.com.  "Betul," kata Budi Arie, Rabu (11/11/2026).

Dalam laporan Suara.com, Gibran disebut sengaja menunggu kedatangan Prabowo yang baru menyelesaikan kunjungan kerja dari Aceh untuk menyampaikan langsung keputusan tersebut.

Namun, muncul pertanyaan penting setelah kabar penyerahan surat beredar: apakah jabatan Gibran sebagai wakil presiden otomatis kosong setelah surat diserahkan kepada Prabowo?

Jawabannya tidak sesederhana itu. Pengunduran diri wakil presiden memiliki mekanisme ketatanegaraan yang harus diperhatikan, terutama berkaitan dengan konstitusi dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Surat pengunduran diri wapres ditujukan kepada siapa?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menjelaskan mekanisme pengunduran diri wakil presiden.

Menurut Yusril, apabila Gibran benar-benar mengundurkan diri, harus ada pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. "Jadi kalau misalnya (Presiden) tidak menolak (permohonan mundur dari Wapres), kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).

Baca Juga: Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR

Yusril menjelaskan, setelah menerima surat tersebut, MPR dapat menyatakan adanya kekosongan jabatan wakil presiden melalui mekanisme persidangan.

MPR kemudian menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon pengganti wakil presiden beserta dokumen persyaratannya.

Dengan demikian, penyerahan surat kepada Prabowo sebagaimana diberitakan Suara.com perlu dibedakan dari penyampaian surat secara resmi kepada MPR.

Hingga informasi ini disusun, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan apakah surat tersebut juga telah disampaikan kepada MPR atau bagaimana tindak lanjut administrasinya.

Pasal 8 UUD 1945 mengatur pengisian jabatan wakil presiden
Mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari.