Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?

Wakil presiden baru dipilih dari dua calon yang diusulkan oleh presiden.

Artinya, apabila pengunduran diri Gibran diproses hingga menyebabkan kekosongan jabatan, Presiden Prabowo tidak bisa langsung menunjuk seseorang sebagai pengganti.

Ada tahapan konstitusional yang harus dilalui, yakni pengajuan dua calon oleh presiden dan pemilihan oleh MPR.

Mekanisme tersebut juga dijelaskan Yusril. Menurut dia, MPR akan meminta Prabowo mengajukan dua nama calon wakil presiden setelah terdapat kepastian mengenai kekosongan jabatan.

"MPR akan mengadakan pemilihan dalam waktu 60 hari sejak diterima surat dari Pak Presiden itu. Itu secara normatif konstitusionalnya seperti itu," ujar Yusril.

Apakah Prabowo harus menyetujui pengunduran diri Gibran?

Persoalan lain yang muncul adalah mengenai kewenangan Presiden dalam proses pengunduran diri wakil presiden.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Qurrata Ayuni, menjelaskan bahwa UUD 1945 tidak secara khusus menggunakan istilah pengunduran diri wakil presiden.

Menurut dia, apabila permohonan pengunduran diri disetujui, ketentuan mengenai kekosongan jabatan dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 akan berlaku.

Baca Juga: Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR

Sementara itu, pakar hukum tata negara Titi Anggraini menjelaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden berbeda dengan mekanisme pemakzulan.

Menurut Titi, pengunduran diri merupakan proses konstitusional yang berkaitan dengan ketentuan berhenti dari jabatan, sedangkan pemakzulan harus melalui tahapan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Perbedaan pandangan mengenai prosedur administratif tersebut membuat penjelasan resmi dari Istana dan MPR menjadi penting untuk memastikan bagaimana surat yang diserahkan Gibran akan diproses.

Pengunduran diri berbeda dengan pemakzulan oleh DPR
Kabar pengunduran diri Gibran juga muncul ketika DPR sedang memproses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP).

Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan HMP yang berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.

Usulan tersebut dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR pada Kamis, 12 November 2026. Namun, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan dua mekanisme yang berbeda.