SuaraJakarta.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok, Jawa Barat menetapkan pasangan Pradi Supriatna-Afifah Alia dan Mohammad Idris-Imam Budi Hartono sebagai pasangan calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota pada perhelatan Pilkada Depok 2020.
Penetapan dilakukan setelah KPU melakukan penelitian, pemeriksaan dan verifikasi admistrasi dokumen persyaratan pasangan calon.
"Calon walikota dan wakil walikota di Pilkada Depok sudah kami tetapkan usau rapat pleno dengan Bawaslu Depok," kata ketua KPU Depok Nana Shobarna di kantor KPU Jalan Raya Kartini, Rabu (23/9/2020).
Kata Nana, itu sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah tertera dalam peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Jadwal dan Program Kegiatan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 sesuai dengan tahapan tersebut.
Baca Juga:Pilkada Depok Diwarnai Isu Pelecehan dari Calon Wawali Kota Pria ke Wanita
"Kami memutuskan bahwa kedua bakal pasangan calon tersebut memenuhi syarat. Untuk selanjutnya kami tetapkan sebagai pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Depok tahun 2020. Sejak hari ini maka kita menyebutnya adalah pasangan calon," tegas Nana.
Nana menambahkan, pada 24 September atau besok KPU Depok akan melakukan pengudian nomor urut.
Lalu paslon dipersilakan untuk melakukan kampanye dimulai pada tanggal 26 September hingga 5 Desember 2020.
"Untuk tanggal 6, 7, dan 8 Desember itu adalah masa tenang selama 3 hari. Tanggal 9 Desember adalah hari yang bersejarah buat kita semua dan 270 daerah di Indonesia akan melakukan pemungutan dan penghitungan suara di TPS," katanya.
"Kami KPU Kota Depok sangat berharap kepada seluruh masyarakat kota Depok terus mengikuti mencermati mengikuti semua tahapan yang kami lakukan. Sehingga tidak ketinggalan informasi terhadap tahapan Pilkada serentak ini sampai dengan nanti pada waktunya datang ke TPS 9 Desember 2020 itu penyampaian yang ingin kami sampaikan," kata Nana.
Baca Juga:GEGER Spanduk Muhammadiyah Tak Rela Depok Dipimpin PKI Perjuangan
Komisioner Bawaslu Kota Depok, Andriansyah mengatakan, apa yang telah ditetapkan oleh KPU telah sesuai aturan.
“Kami sudah melakukan pengawasan di setiap tahapannya, dari mulai pendaftaran, vetifikasi berkas, perbaikan berkas dan penetapan,” pungkas Andriansyah.
Kontributor : Supriyadi
