Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

PKB: Pak Gatot Kalau Mau Nyapres Silakan, Gak Usah Bawa Isu Kebangkitan PKI

Rizki Nurmansyah Jum'at, 25 September 2020 | 19:16 WIB

PKB: Pak Gatot Kalau Mau Nyapres Silakan, Gak Usah Bawa Isu Kebangkitan PKI
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sambutan saat membuka Seleksi Akhir Timnas Inti Karate Asian Games 2018 di Sport Hall Hotel Arra Lembah Pinus, Ciloto, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (11/6). [Antara/Arif Firmansyah]

Menurut Jazilul, mengungkit PKI di masa kini sejatinya sudah tak relevan lagi.

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid turut angkat bicara terkait pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo mengenai isu kebangkitan PKI.

Menurut Jazilul, mengungkit PKI di masa kini sejatinya sudah tak relevan lagi.

Dia juga menilai, seandainya Gatot berniat maju menjadi presiden di Pilpres 2024 mendatang, sebaiknya maju saja, tanpa harus membawa isu kebangkitan PKI.

“Sebagian orang bilang Pak Gatot goreng-goreng isu PKI untuk kepentingan dirinya. Kalau mau nyapres, silakan saja, tanpa harus menuduh pihak lain pro-PKI,” ujar Waketum PKB dikutip dari Hops.id—jaringan Suara.com—Jumat (25/9/2020).

“Demikian juga, sudah tidak relevan lagi bahas alasan Pak Gatot diganti, apalagi karena alasan pemutaran film G30S/PKI. Panglima kan bukan ngurusi film saja,” tambahnya.

Jazilul mengatakan film G30S/PKI berisikan peristiwa politik yang kelam dan menyakitkan. Sehingga, untuk mengetahui atau memahami fenomena ‘berdarah’ tersebut tidak melulu harus melalui film, melainkan bisa melalui medium lainnya.

“Hemat saya, G30S/PKI itu peristiwa politik kelam dan menyakitkan. Jas merah (jangan sekali-kali meninggalkan sejarah), kita semua tetap harus ingat dan waspada terhadap ancaman PKI,” lanjut dia.

Namun demikian, kata dia, film G30S/PKI masih perlu diputar. Soal akurasi film tersebut, Wakil Ketua MPR itu menilai film sejarah punya beragam versi yang kebenarannya masih dipertanyakan.

“(Film G30S/PKI) perlu diputar, tapi tidak harus diwajibkan. Sejarah, apalagi film, tetap ada versinya, demikian juga soal akurasinya. Film itu dibikin zaman Orde Baru, silakan saja kalau ada yang mau bikin lebih akurat,” tegasnya.

Kebangkitan PKI

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait