"Pak Airlangga Hartarto, Pak Luhut Pandjaitan, dan Pak Prof. Mahfud MD dan BIN, diminta Pak SBY untuk menjelaskan ke publik soal penunggang aksi omnibus law jika ada. Agar pemerintah tidak dianggap membuat hoaks ke masyarakat," kata Andi Arief.
DPP Partai Demokrat telah menyampaikan sikap organisasi terhadap tuduhan yang menyebutkan Cikeas berada di balik layar demonstrasi sebagaimana narasi yang dibuat salah satu akun media sosial.
![Ratusan buruh melakukan longmarch ke Gedung DPR dengan melintasi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/07/10050-demo-buruh-di-daan-mogot.jpg)
Dalam pernyataan tertulis tertanggal 9 Oktober yang diterima Suara.com, Sabtu (10/10/2020), disebutkan nama salah satu akun media sosial yang disebut Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Ossy Dermawan sebagai buzzer yang menuduh Demokrat.
"Pernyataan aksi dan gerakan besar penolakan UU Ciptaker 8 Oktober 2020 diinisiasi dan didanai oleh Partai Demokrat atau Cikeas adalah pernyataan fitnah dan hoax serta tidak berdasar.
Baca Juga:Prabowo Bongkar Dalang Demo UU Cipta Kerja: Asing Tak Suka Indonesia Aman
Pernyataan tersebut juga melecehkan kaum buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat lain yang turun ke jalan, yang murni menyuarakan penolakan UU Ciptaker," kata Ossy dalam pernyataan tertulis.
Partai Demokrat tidak akan tinggal diam. Mereka akan menempuh jalur hukum jika tuduhan tersebut terus dilancarkan.
![Aparat kepolisian memblokade akses para buruh melakukan longmarch ke Gedung DPR saat melintasi Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Rabu (7/10/2020). [Suara.com/Irfan Maulana]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/07/77919-demo-buruh-di-daan-mogot.jpg)
Partai Demokrat merupakan salah satu partai di DPR yang menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang berlangsung Senin (5/10/2020) -- satu lagi partai yang menolak adalah PKS, sementara tujuh partai mendukung.
Penolakan Demokrat disampaikan dalam pandangan mini fraksi tanggal 3 Oktober 2020 dan pada waktu rapat paripurna tanggal 5 Oktober 2020.
Ossy mengatakan dalam demokrasi, sikap berbeda adalah hal biasa, sebagaimana partai lain juga melakukan hal yang sama di parlemen, dalam konteks dan masalah yang berbeda.
Baca Juga:Prabowo Curhat Buah Simalakama UU Cipta Kerja: yang Sulit Bukan Hanya Buruh
Ossy mengatakan penolakan terhadap UU Cipta Kerja tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat, melainkan juga oleh organisasi keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, kemudian akademisi, LSM, serikat buruh, organisasi mahasiswa serta beberapa kepala daerah.
