Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

6.000 Mahasiswa Padati Kantor Jokowi Siang Ini, Mulai Pukul 13.00 WIB

Pebriansyah Ariefana | Bagaskara Isdiansyah Jum'at, 16 Oktober 2020 | 08:40 WIB

6.000 Mahasiswa Padati Kantor Jokowi Siang Ini, Mulai Pukul 13.00 WIB
Ilustrasi demo tolak UU Cipta Kerja. (Antara)

Buruh telah dinilainya telah menjadi korban dari oligarki kekuasaan.

SuaraJakarta.id - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) kembali akan menggelar aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Cipta Kerja. Tak tanggung-tanggung 6.000 mahasiswa akan turun mengepung Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) ini.

Pendemo meminta agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan. Salah satu caranya dengan terus mendesak Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Estimasi akan turun sekitar 6.000 orang, baru datang dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi, tuntutannya masih sama dengan kemarin, kami tetap desak presiden untuk mengeluarkan Perppu," kata Anggota Aliansi BEM SI, Andi Khiyar kepada Suara.com, Kamis (16/10).

Andi mengatakan, saat ini hati masyarakat sedang sakit.

Ilustrasi demo mahasiswa. [Suara.com/Satria Kurnia]
Ilustrasi demo mahasiswa. [Suara.com/Satria Kurnia]

Buruh telah dinilainya telah menjadi korban dari oligarki kekuasaan.

"Pendidikan, perekonomian, kesehatan dan segala aspek kehidupan dikebiri, maka sampaikanlah ke seluruh pelosok negeri, bahwa demokrasi kita telah mati," ujarnya.

Adapun aksi demonstrasi ini rencananya akan digelar siang ini pukul 13.00 WIB usai menjalankan ibadah salat Jumat.

Andi meminta seluruh massa aksi untuk membekali diri dengan masker, face shield, hand sanitizer, dan obat-obatan pribadi mengingat demonstrasi akan dilakukan saat pandemi covid-19.

Sebelumnya, gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah terjadi pada tiga hari sejak disahkan pada 6-8 Oktober 2020.

Dalam puncak aksinya, mahasiswa mencoba menggeruduk Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat untuk mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun digagalkan tindakan represif aparat kepolisian.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait