SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta setiap akan membuat kebijakan.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI, Mujiyono.
"Kalau mau buat kebijakan ajak DPRD ngomong, kan beberapa kali dia sendiri. Itu beberapa kali saya sudah bilang, tolong libatkan seluruh komponen masyarakat," ujarnya kepada wartawan, Jumat (16/10/2020).
Penegasan tersebut disampaikan terkait evaluasi tiga tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Baca Juga:3 Tahun Kepemimpinan Anies, Nasdem Sorot 4 Janji Kampanye Belum Terealisasi
Menurut dia, di DKI ini banyak tokoh yang senior sehingga tidak ambil kebijakan sendiri atau one man show.
Kendati demikian, Mujiyono juga menyadari landasan yang digunakan oleh Anies dalam membuat kebijakan bagi Jakarta bisa bersifat prerogratif berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait kebijakan yang bisa diambil dalam masa pandemi saat ini.
"Memang ada SKB dua menteri, Pemprov dalam kondisi seperti ini bisa ambil kebijakan sendiri, tapi jangan lupa, Jakarta ini milik bersama," ucapnya.
Lebih lanjut, Mujiyono menyebutkan bahwa Demokrat juga meminta agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI direvisi untuk menyesuaikan apabila ada janji kampanye Anies yang tidak akan terwujud akibat pandemi Covid-19.
Untuk RPJMD tersebut, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu meminta kepada Anies untuk menurunkan targetnya agar lebih realistis.
Baca Juga:Tinggal 2 Tahun Menjabat, PPP-PKB Minta Anies Selesaikan 50 Persen Janji
"Revisi RPJMD yang harus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 jangan terlalu optimis, harus realistis. Jadi kalau janji kampanye yang kemarin tidak terwujud jangan terlalu memaksakan," katanya.
23 Janji Kampanye
Menanggapai janji kampanye yang disinggung Mujiyono, Anies mengatakan 23 janji kampanye bermula dari dasar keadilan sosial.
Janji-janji kampanye itu kemudian diterjemahkan menjadi kegiatan strategis daerah (KSD).
Anies mengatakan KSD tersebut kemudian dibuat menjadi program kerja.
Menurut Anies, program kerja itu ada yang selesai dalam waktu satu tahun hingga lima tahun masa kepemimpinan.
