SuaraJakarta.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan Mahfud MD menjabarkan presiden-presiden Indonesia yang dituduh melanggar pancasila. Salah satunya disebut nama Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.
Hal itu diungkap Mahfud MD di ILC, yang digelar Selasa (21/10/2020) malam.
Mahfud MD lebih dulu menjawab berbagai kritikan yang datang terhadap Pemerintahan Jokowi. Mahfud mengakui jika tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan memang mengalami penurunan.
Hal ini terkait dengan situasi dan kondisi yang tengah terjadi, mulai dari pandemi, sampai munculnya UU Omnibus Law. Namun, kata Mahfud, dia menegaskan, kalau dari hasil survei yang dia miliki, tingkat kepercayaan masyarakat tetaplah tinggi pada Pemerintahan Jokowi. Angkanya bahkan mencapai 60 persenan.
Baca Juga:Mahfud MD Skakmat Amien Rais: Waktu Jadi Ketua MPR, Korupsi Masih Banyak
Menurut Mahfud, memang ada pihak-pihak yang selalu berpedoman pada Pancasila untuk menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Padahal, tidak semua pemimpin mampu mengejawantahkan Pancasila dengan sempurna.
“Bung Karno jatuh karena dianggap langgar pancasila. Pak Harto jatuh dituduh melanggar Pancasila. Habibie, didemo karena dituduh tidak bisa amankan Indonesia, karena lepaskan Timtim, disebut anti Pancasila, Gus Dur juga sama. Mega jual aset negara, didemo disebut anti Pancasila, SBY sama, bahkan didatangi tentara, karena tidak Pancasila. Dan sekarang (Jokowi) juga sama,” kata Mahfud MD.
Mahfud kemudian menyinggung nama Gatot jika ke depan akan jadi Presiden RI berikutnya.
Menurut dia, masalahnya masih akan sama, yakni pasti akan selalu dikaitkan dengan keberhasilan menjalankan Pancasila atau tidak.
“Besok kalau Pak Gatot jadi presiden, pasti sama, ada yang mengatakan Anda enggak ngerti Pancasila,” jelasnya.
Baca Juga:Pemerintah Oligarkis? Mahfud: Pak Gatot Waktu Jadi Panglima Bagaimana?
“Lalu kalau Rizal Ramli, Moeldoko, saya atau Pak Karni jadi presiden, pasti ada orang yang mengatakan kita tidak mengerti Pancasila,” kata Mahfud panjang.
Mahfud sendiri memahami, mengapa pengejawantahan Pancasila tiap pemimpin negara di RI selalu dipersoalkan oleh sejumlah pihak. Sebab tafsir final mengenai Pancasila sejatinya memang belum ada.
“Enggak ada yang ngerti. Setiap orang memberi tafsir sendiri Pancasila. Apakah ini jelek atau tidak. Padahal Pancasila itu konsep prismatik. Yang bagus dari sini masuk, yang bagus dari sini masuk, kebijakan pemerintah tergantung pada pemerintahan dan kebutuhan saat itu,” paparnya.
7 Dosa Jokowi
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI membeberkan 7 dosa Jokowi sebagai presiden di satu tahun kepeimpinannya di periode kedua menjabat. Dosa Jokowi mulai dari di bidang hukum dan hak asasi manusia.
Selasa (20/10/2020) ini tepat setahun Joko Widodo dan Maruf Amin resmi dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode kedua 2019-2024.
