SuaraJakarta.id - Suasa politik di gedung DPRD DKI Jakarta tengah memanas setelah ramai isu kenaikan gaji anggota dewan hingga Rp 700 juta per bulan. Hal ini pertama kali disuarakan oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI.
Kekinian, anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP, Ima Mahdiah justru mempertanyakan isu gaji DPRD DKI Jakarta naik Rp 700 juta per bulan.
Ia menantang publik untuk memberikan data terkait gaji senilai ratusan juta yang mengalir ke rekening anggota dewan tiap bulan.
Awalnya, akun Twitter @dennysiregar7 mengkritik DPRD DKI Jakarta yang menikmati gaji Rp 700 juta per bulan di tengah pandemi Covid-19.
Baca Juga:Soal Gaji DPRD DKI Rp 700 Juta per Bulan, F PDIP: Data Dari Mana?
"Di saat rakyat sibuk berjuang hadapi dampak corona, orang-orang hilang pekerjaan, usaha tutup, sebagian orang hidup dari bansos. Eh, @DPRD_DKI pesta pora dengan gaji Rp 700 juta/bulan," cuit Denny Siregar seperti dikutip Suara.com, Rabu (2/12/2020).
Cuitan tersebut langsung direspons oleh Ima. Ia mempertanyakan data mengenai gaji anggota dewan Rp 700 juta per bulan.
"Tolong gaji sebulan Rp 700 juta itu data dari mana? Kasih lihat ke saya," jawab Ima lewat akun @imadya.
Ima menilai gaya berpolitik 'melipat dalam gunting' atau menggunting dalam lipatan tidak elok dilakukan.
Bahkan, Ima juga mengklaim mengantongi bukti salah satu partai di DPRD DKI Jakarta iktu menyetujui adanya kenaikan gaji.
Baca Juga:Disebut Ikut Teken Kenaikan RKT, Taufik Gerindra Sebut PSI Cuma Pencitraan
"Berpolitik jangan melipat dalam gunting seperti itulah. Tidak elok. Ada kok bukti partai itu ikut mendukung hal ini," ungkap Ima.
Sebelumnya, Juru Bicara PSI Sigit Widodo menegaskan partainya menolak usulan kenaikan gaji anggota DPRD DKI Jakarta. Terlebih, kenaikan gaji tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19.
Melalui akun Twitter Sigit @sigitwid, Sigit menyebut para anggota DPRD DKI tega terhadap rakyat sebab mengusulkan adanya kenaikan gaji di tengah pandemi Covid-19
"Tega sekali @dprddkijakarta mencoleng uang rakyat sebegitu banyak di saat seperti ini," kata Sigit seperti dikutip Suara.com.
Bantah Naik Gaji
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menyebut tak ada kenaikan gaji dan tunjangan dalam Rencana Kerja Tahunan atau RKT yang ditolak fraksi PSI. Ia menyebut anggaran untuk RKT diajukan untuk seluruh kegiatan DPRD DKI.
Anggaran RKT Rp 888,6 miliar diajukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2021. Taufik menyebut dana tersebut tidak hanya untuk gaji 106 anggota DPRD DKI.
Namun, Taufik mengklaim anggaran itu digunakan untuk penambahan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan rakyat yang telah masuk dalam RKT DPRD DKI.
"Angka Rp 888 miliar untuk keseluruhan kegiatan, ini bukan gaji dewan. Kalau gaji Rp 800 juta sebulan mantap dong," ujar Taufik.
