SuaraJakarta.id - Fraksi Demokrat di DPRD Jakarta kekinian dengan tegas menolak kenaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang di dalamnya termasuk ada peningkatan upah bagi anggota dewan. Dengan demikian sudah ada dua fraksi yang menolaknya, yakni PSI dan Demokrat.
Ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) DPRD Jakarta Santoso mengatakan segala bentuk kenaikan anggaran kegiatan dan fasilitas bagi DPRD ditolak oleh pihaknya. Alasannya adalah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung sampai saat ini.
"Kita ini sedang prihatin, ekonomi sedang lesu akibat terimbas Covid-19, tidak etis kalau DPRD minta naik fasilitas dan tunjangan lainnya," ujar Santoso dalam keterangan tertulis, Senin (7/12/2020).
Santoso juga menolak pernyataan Ketua DPRD Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang menyebut hanya ada penambahan kegiatan. Menurutnya agenda yang ditambahkan tetap bukan alasan untuk menaikan anggaran di tengah pandemi.
Baca Juga:Ngamuk Dengar Kabar Gaji DPRD DKI Jakarta Naik, Ahok Panggil Ima Mahdiah
"Termasuk penambahan volume kegiatan DPRD itu akan menyakiti hati rakyat," jelasnya.
Rencananya, sikap menolak RKT ini akan disampaikan dalam rapat paripurna mengenai pandangan umum terhadap RAPBD DKI Jakarta tahun 2021 yang digelar Senin (7/12/2020) siang.
"Sikap penolakan ini akan disampaikan oleh Partai Demokrat DKI Jakarta pada Pandangan Umum Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta tentang RAPBD tahun 2021 oleh Fraksi Partai Demokrat," pungkasnya.
Diketahui, berdasarkan dokumen RKT tahun 2021, tiap anggota DPRD akan mendapatkan Rp 8.383.791.000 dari pendapatan langsung, tidak langsung, dan kegiatan. Jika dikalikan dengan total anggota DPRD yang berjumlah Rp 106 orang, maka total anggaran yang harus dikucurkan adalah Rp 888.681.846.000.
Jumlah ini lantas mendapatkan polemik karena fraksi PSI menyatakan menolak rencana ini. Alasannya karena tidak sesuai dengan situasi masyarakat yang sedang susah karena pandemi Covid-19.
Baca Juga:Kisruh Soal Gaji Dewan, Ketua DPRD DKI: Gaji Anies Nggak Naik, Kita Juga
