"Harusnya berlogokan Kemenag, karena UIN berada di bawah Kemenag. Kita sudah berikan datanya. Jadi kenapa ini bukan seperti itu. Di situlah pada akhirnya kita menduga ada dugaan pemalsuan dari stempel," sambung Sultan.
Dari dugaan tersebut, UIN Watch kemudian melaporkan salah seorang guru besar berinisial PS sebagai panitia pembangunan asrama putri.
"Saya melaporkan ketua panita inisial PS guru besar di UIN. Kalau tidak salah ketua pascasarjana yang jelas guru besar UIN Jakarta. Dan, saya laporkan beliau, tidak ada rektor saya cantumkan sebagai pelapor tidak ada, hanya satu orang," ungkapnya.
Selain ke pihak kepolisian, Sultan menuturkan, pihaknya juga melaporkan kasus tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kejaksaan lantaran adanya dugaan korupsi.
Baca Juga:Tak Perlu ke Luar Kota, Ini 4 Wisata Alam Tersembunyi di Jakarta
"Ini kan yang kita ajukan ke kepolisian adalah pidananya atau undang-undangnya pemalsuan. Tapi kita juga mengajukan seperti penyalahgunaan kewenangan, ada dugaan penggelapan, ada juga dugaan korupsi. Kita sampaikan ke berbagai instansi KPK dan Kejaksaan pada November lalu," tuturnya.
Dia berharap, adanya laporan soal dugaan pemalsuan data pembangunan asrama putri senilai Rp 4 miliar itu dapat diseleseaikan secara hukum.
“Adanya laporan ini berdasarkan dari lampiran proposal pembangunan asrama mahasiswa putri UIN Jakarta yang menelan biaya Rp 4 miliar lebih. Kita menuntut keadilan bahwa dalam proses terdapat penyimpangan. Tidak muluk-muluk, ikuti saja prosedurnya saja, sanksinya dan lain-lain sebagainya. Dan yang terlapor ini kan ketua panitianya bukan rektornya," pungkasnya.
Kontributor : Wivy Hikmatullah
Baca Juga:Ngeri! Video Viral Detik-Detik Kecelakaan Beruntun di Tol Jakarta-Cikampek
