SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria masih berharap dapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan/BPK RI. Padahal belakangan ini pihaknya sedang tersangkut isu dugaan korupsi pengaan lahan rumah DP 0 rupiah oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Pemprov DKI memang mendapatkan WTP tiga kali berturut-turut di era Gubernur Anies Baswedan, yakni pada 2017, 2018, dan 2019. Opini WTP bisa terbit jika laporan keuangan dalam setahun yang dilaporkan memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
"Mudah-mudahan tahun ini Jakarta bisa 4 kali berturut turut memperoleh WTP," ujar Riza di Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Jumat (19/3/2021).
Riza memang mengakui, mengelola anggaran di Jakarta bukan hal yang mudah. Apalagi nilai anggaran termasuk yang paling besar di Jakarta dengan begitu banyak program yang harus dimaksimalkan.
Baca Juga:DPRD Ungkap Sarana Jaya Beli 70 Hektar Lahan, Wagub DKI Tak Tahu
"Kalau mau jujur, jakarta itu berat sekali anggarannya. Jakarta kan termasuk provinsi paling besar anggarannya berarti kan semakin berat. Kemudian ruang lingkupnya juga banyak program, banyak kegiatannya banyak tentu tidak mudah kami buat laporan BPK," ujarnya.
Meski berat, Riza mengaku selama ini Anies saat didampingi Sandiaga Uno maupun sendiri dan akhirnya ia menjadi Wakil selalu memberikan laporan secara transparan. Ia menyebut tidak ada yang disembunyikan kepada BPK.
"Di Jakarta, semua perencanaan program pelaksanaan sampai pelaporan dilakukan secara transparan terbuka sesuai dengan kaidah aturan undang-undang semuanya silahkan dicek kapan pun bisa melalui situs. Jadi tidak ada yang disembunyikan," pungkasnya.
