"KTP aja dibawa, gak bilang ada sanksi. Bingung bayarnya, jualan lagi sepi gini. Aduuh," keluhnya.
Senada diungkapkan Nofrizal. Pedagang jamu di Ciater, Serpong, ini merasa bingung lantaran dirinya tak diberi informasi soal denda saat terjaring razia PPKM Darurat.
Sama dengan Iis, Nofrizal pun mendapat vonis sanksi denda Rp 500 ribu atau kurungan penjara dua hari.
"Saya pilih bayar denda, didenda Rp 500 ribu. Cuma keterangan di lokasi waktu penggerebekan nggak ada denda, gak tahunya didenda," ungkapanya.
Baca Juga:Lewat Pos Penyekatan PPKM Darurat Lenteng Agung, Pekerja Wajib Bawa STRP
Dia tak habis pikir, di tengah kondisi penjualan sepi dirinya diharuskan membayar denda Rp 500 ribu tersebut.
"Keadaan lagi kayak gini ya bang, nggak masuk akal didenda Rp 500 ribu. Sedangkan saya baru di sini. (Dendanya) Nggak masuk akal kan dalam keadaan gini. Bingung lah," keluhnya.
Sementara itu, Kabid Penegakan Undang-undang dan Peraturan Daerah Satpol PP Tangsel, Sapta Mulyana mengatakan, pihaknya tak melarang para pelanggar untuk membuka tempat usahanya.
Tapi hanya jam operasionalnya dibatasi dan dilarang melakukan layanan makan atau minum di tempat.
Menurutnya, tak ada lagi alasan masyarakat tak tahu soal aturan PPKM Darurat lantaran sudah banyak informasi beredar di internet.
Baca Juga:Wali Kota Tangsel soal Wacana Perpanjangan PPKM Darurat: Perlu, Walaupun Berat
"Masyarakat tidak boleh beralasan tidak tahu. Alat informasi sudah canggih, sosialisasi sudah jelas ada. Pelaku usaha bukannya tidak boleh buka, boleh," kata Sapta.
