Berlaku Hari Ini, 8 Titik Ruas Jalan di Jakarta yang Diberlakukan Ganjil Genap

SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya dan Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan, kembali menerapkan aturan ganjil genap di ruas jalan Ibu Kota.

Pemberlakuan ganjil genap dalam rangka pengendalian mobilitas masyarakat di masa PPKM Level 4 periode 12-16 Agustus 2021.

Kebijakan ganjil genap ini juga menggantikan aturan penyekatan ruas jalan di 100 titik yang dihapus mulai Rabu (11/8/2021) kemarin.

Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Sambodo Purnomo Yogo mengatakan, kebijakan ganjil genap akan diterapkan di delapan ruas jalan mulai pukul 06.00-20.00 WIB.

"Hal yang mendasari kebijakan ini adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor 320/2021/tanggal 10 Agustus 2021,” kata Sambodo di Polda Metro Jaya, Selasa (10/8/2021).

Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo di SPN Lido, Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (2/6/2021). [Suara.com/Muhammad Yasir]

Sambodo menuturkan, penerapan ganjil genap di Jakarta tersebut merupakan satu dari tiga cara pengendalian mobilitas masyarakat saat PPKM Level 4.

Adapun titik ruas jalan yang diberlakukan ganjil genap, antara lain:

Jalan Sudirman
Jalan MH Thanrin
Jalan Merdeka Barat
Jalan Majapahit
Jalan Gajah Mada
Jalan Hayam Wuruk
Jalan Pintu Besar Selatan
Jalan Gatot Subroto

Cara kedua terkait pengendalian mobilitas, yakni dengan sistem patroli selama 24 jam. Berikut 20 titik yang akan dikendalikan dengan sistem patroli:

Sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin
Sepanjang Jalan Sabang
Sepanjang Jalan Bulungan
Sepanjang Jalan Asia Afrika-Tanjakan Ladogi
Banjir Kanal Timur
Kawasan Kota Tua
Kawasan Kelapa Gading
Jalan Kemang Raya
Masjid Al Akbar Kemayoran
Sunter
Jatinegara
Jalan Pintu 1 TMII
PIK
Pasar Tanah Abang
Pasar Senen
Jalan Raya Bogor
Jalan Mayjen Sutoyo (Cawang PGC)
Otista-Dewi Sartika
Warung Buncit-Mampang Prapatan
Ciledug Raya

Terakhir, adalah pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas. Menurut Sambodo, pengendalian mobilitas ini akan bersifat situasional.

"Pengendalian mobilitas dengan sistem rekayasa lalu lintas dilaksanakan apabila terjadi kepadatan lalu lintas atau kerumunan masyarakat, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran protokol kesehatan," jelas Sambodo.