SuaraJakarta.id - Tersangka kasus dugaan penistaan agama Muhammad Kece alias Muhamad Kosman diimbau mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) jika merasa keselamatannya terancam.
Imbauan ini terkait dugaan Muhammad Kece dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte di dalam Rutan Bareskrim Polri.
Diketahui, baik Muhammad Kece maupun Irjen Napoleon, sama-sama penghuni Rutan Bareskrim Polri.
"Kita imbau korban untuk mengajukan perlindungan, jika memang keselamatannya terancam," Wakil Ketua LPSK Manager Nasution dalam keterangan tertulis, Minggu (19/9/2021).
Baca Juga:Muhammad Kece Diduga Dianiaya Irjen Napoleon, LPSK: Tahanan Harus Dapat Jaminan Keamanan
Nasution sendiri menyayangkan terjadinya dugaan penganiayaan di dalam Rutan Bareskrim Polri, dengan korban Muhammad Kece dan terduga pelaku Irjen Napoleon. Ia mempertanyakan kondisi keamanan rutan.
Menurutnya, meski berstatus tahanan, para tahanan tetap harus mendapatkan jaminan keamanan, baik dari aparat maupun ancaman dari sesama penghuni rutan lainnya.
"Pihak penjaga rutan seharusnya dapat mengantisipasi gesekan-gesekan yang mungkin terjadi antara sesama tahanan. Bagaimana pun juga para tahanan harus tetap mendapatkan jaminan keamanan," ujar Nasution.
![Kolase Muhammad Kece dan Irjen Pol Napoleon Bonaparte. [istimewa/suara.com]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/09/18/13595-kolase-muhammad-kece-dan-irjen-pol-napoleon-bonaparte.jpg)
Nasution menyarankan, jika korban memang merasa keselamatannya terancam, yang bersangkutan dapat mengajukan perlindungan ke LPSK.
"Kita terbuka menerima permohonan perlindungan bagi korban, termasuk saksi-saksi yang mengetahui dugaan kasus penganiayaan tersebut," tegas Nasution.
Baca Juga:Ribut-ribut Muhammad Kece-Irjen Napoleon, Kompolnas: Polri Harus Tanggung Jawab
Apalagi, kata Nasution, kasus dugaan penganiayaan tersebut dikabarkan sudah dilaporkan ke penyidik dan seharusnya laporan itu diproses sesuai peraturan perundang-undangan.
![Terdakwa kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Irjen Pol Napoleon Bonaparte (kedua kiri) melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (10/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/03/10/90827-sidang-putusan-napoleon-bonaparte.jpg)
LPSK, lanjut dia, menyoroti hak-hak korban, seperti mendapatkan perlindungan maupun bantuan medis, rehabilitasi psikologis bahkan pengajuan restitusi atas tindakan yang diterimanya dari pelaku.
Namun, semua hak itu, dapat diakses oleh korban setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan ke LPSK dan permohonan diputuskan diterima.
